Kamis10302014

Last update12:00:00 AM

Back News Tanjungpinang Sidang Korupsi Bank Riau Kepri

Sidang Korupsi Bank Riau Kepri

Saksi Sebut Ada Kekhilafan

TANJUNGPINANG (HK) - Sidang lanjutan korupsi penggelembungan kredit kepemilikan rumah di Bank Riau Kepri cabang Batam senilai Rp800 juta kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (10/9). Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Kepala Seksi (Kasi) Operasional Bank Riau Kepri, Muhammad Rido mengaku ada kekhilafan yang dilakukan oleh dua petugas lapangan di bank tersebut.

Seperti diketahui,  dalam kasus ini, dua pejabat Bank Riau Kepri telah ditetapkan sebagai terdakwa, yakni, khaharuddin Menteng selaku mantan pimpinan Bank Riau Kepri cabang Batam dan wakilnya, Subowo.

Menurut Rido, dua petugas lapangan Bank Riau Kepri telah khilaf dalam melakukan penilaian agunan luas tanah dan bangunan milik debitur, Kartini Simanjuntak, yang saat itu mengajukan kredit sebesar Rp1,2 miliar.

"Dalam dokumen surat tanah yang diajukan oleh debitur tersebut saat itu, seharusnya luas tanah di Jalan Bunga Raya blok D Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam itu seluas 400 meter2. Namun berdasarkan laporan dari dua petugas bank yang ditunjuk saat itu, luas tanahnya menjadi 600 meter2. Mungkin di sini ada kekhilafan dari kedua petugas itu," kata saksi dalam sidang.

Menurutnya, ajuan nilai kredit oleh debitur ketika sebesar Rp1,2 miliar, namun dari hasil analisa yang dilakukan, setelah mendapat persetujuan dari wakil pimpinan cabang (Subowo) dan pimpinan bank saat itu (Kaharudin Menteng), maka ajuan kredit yang disahkan hanya sebesar Rp800 juta.

"Pencarairan ajuan kredit oleh debitur itu, lebih dulu mendapat pengesahan dan persetujuan pimpinan," katanya.

Disampaikan, terungkapnya kejanggalan dalam pengajuan kredit oleh debitur itu, setelah ditemukan adanya kejanggalan terhadap agunan sebagai jaminan salah seorang debitur ke Bank Riau Kepri untuk pengajuaan kredit kepemilikan rumah (KPR) secara perorangan. Nilai dalam tafsiran riil hanya berkisar Rp400 juta, sementara kredit yang dicairkan sebesar Rp800 juta.

"Pencairan dana Rp800 juta itu dilakukan secara bertahap sejak 20 Maret 2009 lalu hingga 22 Januari 2010, dengan bunga angsuran sebesar Rp12 juta setiap bulan," ucapnya.

Dari total dana yang sudah dicairkan oleh nasabah itu, ia hanya bisa melakukan pengangsuran kredit selama 10 bulan atau hanya delapan kali angsuran saja, kemudian kreditnya macet.

"Setelah adanya temuan itu, debitur yang bersangkutan kita hubungi sudah tidak bisa lagi. Dan hingga kini keberadaan yang bersangkutan juga belum kami ketahui," ungkapnya.

Sidang dipimpin Ketua majelis hakim  Jarihat Simarmata SH MH, didampingi Edi Junaidi SH MH dan Lindawati SH MH. Sementara kedua terdawa didampingi penasehat hukum (PH) yakni, Bastari Majid SH MH, Sri Ernawati SH, Agung Wirahadikusuma SH, dan S Azhari SH.

Dalam sidang juga terungkap, dugaan kasus korupsi ini terjadi setelah adanya temuan dugaan agunan sebagai jaminan salah seorang debitur ke Bank Riau Kepri untuk pengajuaan kredit kepemilikan rumah (KPR) secara perorangan.

Nilai dalam tafsiran riil hanya berkisar Rp400 juta, sementara kredit yang diperoleh mencapai Rp1,2 miliar dan yang disahkan sebesar Rp800 juta. Perbuatan tersangka dinilai telah melanggar pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 Undang-undang Anti Korupsi. Sidang dilanjutkan minggu depan untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi lainnya. (nel)

Share

Fokus

13 Tahun Kota Otonom Tanjungpinang

Minggu, 19 October 2014
13 Tahun Kota Otonom Tanjungpinang

Masih Banyak Tugas yang Belum Tuntas

TANJUNGPINANG (HK) -- Tiga belas tahun sudah...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...