Senin11242014

Last update12:00:00 AM

Back News Tanjungpinang Kasus Korupsi Dana Hibah Rp2,5 M

Kasus Korupsi Dana Hibah Rp2,5 M

Direktur PDAM Mengaku tak Tahu

TANJUNGPINANG (HK)- Direktur PDAM Tirta Kepri wilayah Kota Tanjungpinang Abdul Kholik, mengaku tidak tahu soal terjadinya kasus korupsi dana hibah dari Pemprov Kepri di PDAM sebesar Rp2,5 miliar. Alasannya, kasus itu terjadi, sebelum dirinya menjabat Direktur PDAM Tirta Kepri.

Dalam kesaksiannya pada sidang lanjutan kasus ini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (20/9), Kholik menyebutkan, pelaksanaan pekerjaan termasuk penerimaan dan penggunaan dana hibah sebesar Rp2,5 miliar dari APBD Kepri tahun 2008 itu terjadi pada saat dirinya bertugas sebagai Direktur PDAM di Bengkalis, Riau tahun 2010 lalu. Setelah itu, baru dia menggantikan jabatan terdakwa Andi Nugroho selalu Pjs Direktur PDAM Tirta Kepri periode 2008-2010.

Seperti diketahui, dugaan kasus korupsi ini sudah menyeret dua mantan pimpinan PDAM Tirta Kepri yakni Andi Nugroho selaku Pjs Direktur PDAM dan Sarman selaku Kepala Bagian Keuangan. Keduanya didakwa atas tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah dari APBD Provinsi Kepri sebesar Rp386 juta dari Rp2,5 miliar APBD Kepri.

Dana itu seharusnya untuk pengadaan pipa PDAM, namun sebagian dana itu digunakan terdakwa untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi para karyawan PDAM pada tahun 2009 saat itu. Perbuatan terdakwa dinilai telah melanggar pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 9 Undang-undang Anti Korupsi.

"Saya baru tahu tentang permasalahan tersebut, setelah mendapatkan laporan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan (BPK), bahwa adanya dugaan penyimpang anggaran dari dana hibah yang telah dikucurkan dari APBD Pemprov Kepri untuk perbaikan jaringan di PDAM Tirta Kepri saat itu," kata Kholik.

Menurut dia, kendati adanya temuan dari BPK tersebut, namun sejauh ini tidak ada surat teguran maupun tanggapan dari pihak Pemprov Kepri secara umum, maupun dari Gubernu Kepri kepada pihak PDAM Tirta Kepri.

"Sepengetahuan saya, sejauh ini belum ada surat teguran dari Gubernur Kepri terhadap dugaan penyimpangan anggaran dana hibah dari APBD Kepri tahun 2008 itu," katanya.

Sidang kemarin juga menghadirkan empat saksi lain dari staf di PDAM Tirta Kepri yakni Tri Wahu Purnama, Dwi Purwahyono, Wanfadillah dan Kamaruddin.

Dalam kesaksian sejumlah saksi tersebut, rata-rata mengakui bahwa sebagian dana hibah dari Pemprov Kepri saat itu digunakan untuk pembayaran THR bagi seluruh karyawan. Hal tersebut dilakukan, karena kondisi keuangan PDAM pada saat itu tengah dalam kesulitan, mengingat banyaknya tanggungan kerusakan pipa jaringan air yang harus diperbaiki, termasuk kapasitas krisis sumber mata air PDAM yang terjadi saat itu.

"Untuk masalah teknis pekerjaan atas dana hibah saat itu, kami tidak mengetahui secara pasti. Namun kebijakan dari mantan Pjs Direktur dan bendahara PDAM (terdakwa) saat itu untuk menggunakan sebagian dana itu sementara untuk membayarkan THR bagi karyawan, kami anggap sudah sangat manusiawi. Bagaimanapun, karyawan dan keluarganya sangat butuh dana THR yang tiap tahun kami terima secara rutin," kata Dwi Purwahyono saat ditemui di luar persidangan.  

Sidang perkara kasus korupsi ini dipimpin Majelis Hakim, Jariat Simarmata didampingi Edi Junaidi, serta hadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Julianto, dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Bastari Majid.  Usai pemeriksaan kelima saksi, sidang dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. (nel)

Share

Fokus

Ketika Harga BBM Tak Lagi Bersabat

Minggu, 23 November 2014
Ketika Harga BBM Tak Lagi Bersabat

TANJUNGPINANG (HK)-- Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BB...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...