Rabu11262014

Last update12:00:00 AM

Back News Tanjungpinang Penyusun Dokumen Amdal Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi

Penyusun Dokumen Amdal Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi

TANJUNGPINANG (HK)-Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kepri Khairudin Jafar mengatakan penyusun dokumen amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi. Sementara komisi penilai amdal baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota wajib memiliki lisensi amdal dan UKL/UPL yang merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan.

Hal ini disampaikannya pada acara yang bertajuk “Penguatan Kinerja Komisi Amdal Daerah” di Hotel Bintan Beach Resort, Tanjungpinang, Rabu (19/9) lalu. Acara yang berlangsung selama dua hari hingga Kamis (20/9) itu merupakan kerjasama antara Pusat Pengelolaan Ecoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup RI dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam acara ini hadir seluruh anggota Komisi Amdal Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari instansi teknis atau satuan kerja perangkat daerah seperti instansi lingkungan hidup (BLH/KLH), Bappeda, kehutanan, perkebunan, pertanian, PU, kesehatan, LSM dan perguruan tinggi serta instansi teknis lainnya.

Menurut dia, dalam UU 32 Tahun 2009, amdal merupakan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pada  UU 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan. "Sesuai UU itu, penyusun dokumen amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen amdal, komisi penilai amdal pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota wajib memiliki lisensi amdal dan UKL/UPL sebagai persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan," kata Khairudin.

Selain itu, lanjut dia, dengan dikeluarkannya PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai pengganti PP 27 Tahun 1999, ada beberapa hal mendasar yang mengalami perubahan, baik itu untuk pihak pemrakarsa maupun komisi penilai amdal. Oleh karena itu keberhasilan amdal dan UKL/UPL sangat tergantung dari mutu penyusun dokumen dan kemampuan komisi penilai amdal dalam menilai dokumen tersebut.

Di tempat yang sama, Kabid Amdal BLH Kepri yang juga Sekretaris Komisi Amdal Kepri Junaidi Putra, mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan terungkap bahwa tidak semua instansi yang mendapat informasi terbaru terkait pedoman dan aturan implementasi instrumen lingkungan khususnya amdal dan UKL-UPL. "Lebih-lebih lagi keluarnya PP 27 Tahun 2012 yang merupakan salah satu acuan oleh Komisi Amdal Daerah untuk menjalankan fungsinya. Kondisi ini menyebabkan kualitas dokumen lingkungan yang dibahas atau dihasilkan oleh komisi masih perlu ditingkatkan kembali," kata Junaidi.

Penerapan instrumen amdal dan UKL-UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup, kata dia, perlu dilakukan karena instrumen lingkungan merupakan instrumen yang bersifat preventif yaitu mencegah atau meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penerapan instrumen lingkungan seperti Amdal akan berjalan dengan efektif kalau semua stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat mempunyai pemahaman yang sama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas dan perannya. "Masih rendahnya pemahaman stakeholder (instansi lingkungan) atas dikeluarkannya beberapa peraturan-peraturan baru. Padahal penerapan instrumen lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan," tandasnya. (rul)

Share

Fokus

Ketika Harga BBM Tak Lagi Bersabat

Minggu, 23 November 2014
Ketika Harga BBM Tak Lagi Bersabat

TANJUNGPINANG (HK)-- Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BB...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...