Senin12222014

Last update12:00:00 AM

Back Opini | Menimbang Sertifikasi Guru

Menimbang Sertifikasi Guru

Inggar Saputra, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Peneliti Institute For Sustainable Reform (Insure)

Guru berkualitas, pendidikan semakin sehat. Bangsa semakin cerdas  sehingga mutu pendidikan berkembang pesat. Kemajuan pendidikan Indonesia diharapkan semakin dekat. Kita layak optimistis, krisis ekonomi dapat berakhir lebih cepat.

Dalam pendidikan, guru adalah salah satu elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan. Adanya pendidikan membutuhkan proses interaksi guru dan peserta didik. Sebab guru yang berkualitas mampu membawa tujuan belajar semakin optimal. Itu mengapa pemerintah semakin berupaya keras meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Pentingnya kualitas seorang guru memang layak diprioritaskan pemerintah. Sebab realitas lapangan menunjukkan kualitas guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebagian guru di Indonesia dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan antara lain, guru SD yang layak mengajar hanya 21,07 persen (negeri) dan 28,94 persen (swasta), untuk SMP 54,12 persen (negeri) dan 60,99 persen (swasta), untuk SMA 65,29 persen (negeri) dan 64,73 persen (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49 persen (negeri) dan 58,26 persen (swasta).

Banyak faktor mengapa kelayakan mengajar dapat terjadi. Salah satunya adalah lemahnya tingkat pendidikan guru itu sendiri. Menurut data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8 persen yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8 persen yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8 persen yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86 persen yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).

Selain faktor itu, kesejahteraan guru belum banyak meningkat sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan. Masih ada kesenjangan yang jauh antara guru PNS dan guru honorer. Sekarang ini,  pendapatan guru pengawai negeri sipil (PNS) untuk per bulan dapat mencapai Rp1,5 juta. Sedangkan guru honorer hanya menerima Rp460 ribu, guru honor di sekolah swasta rata-rata Rp10 ribu per jam. Akibatnya, dapur keluarga tidak mengebul sehingga guru mencari pekerjaan sampingan demi mencukupi kebutuhan hidup. Repotnya, banyak pekerjaan sampingan membuat guru tidak fokus dalam mengajar sehingga hasil pembelajaran tidak optimal.

Sertifikasi Guru Profesional
Melihat banyak persoalan yang menimpa guru Indonesia membuat pemerintah merumuskan banyak cara untuk meningkatkan kualitas guru. Salah satunya adalah program sertifikasi guru untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi.

Tuntutan profesionalitas guru merupakan misi besar dalam mencapai pendidikan berkualitas. Untuk itu, seorang guru diharapkan memiliki berbagai kompetensi yang dibutuhkan seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk itu, dapat dikatakan tidak mudah menjadi seorang guru sebab tidak sembarang orang bisa menjadi mengajar dan memahami ilmu kependidikan.

Keinginan pemerintah membentuk guru profesional pantas mendapatkan apresiasi sebagai sebuah usaha mencapai misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran guru profesional merupakan ujung tombak yang bersifat strategis mencapai program pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban guru profesional. Hak guru profesional dapat dinilai dengan tunjang profesi, pemberian beasiswa untuk kuliah agar terbentuk guru kompeten dan peluang mendapatkan promosi bagi guru berprestasi.
Tantangan Sertifikasi

Di tengah semakin gencarnya upaya sertifikasi guru, berkembang sebuah pertanyaan fundamental, apakah guru lulus sertifikasi layak mendapat sebutan guru profesional? Tentu saja pertanyaan ini menjadi penting mengingat idealnya guru lulus sertifikasi menghasilkan kinerja yang luar bisa. Sudah sepantasnya, ada perbedaan kualitas dan model mengajar yang lebih kreatif pasca guru menyelesaikan program sertifikasi guru. Sebaliknya, jika kinerja guru hasil sertifikasi mengecewakan kita pantas mengajukan gugatan betapa sertifikasi dapat dikatakan gagal.

Tidak adanya perubahan kinerja tentu menjadi persoalan besar yang berdampak kepada semakin memburuknya pendidikan Indonesia. Banyak pihak menyayangkan sertifikasi guru hanya menghasilkan perbaikan kesejahteraan dan mentalitas koruptif. Adanya sertifikat belum berbanding lurus dengan meningkatnya kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tidak jarang, kondisi ini melahirkan kecemburuan diantara guru. Mereka yang belum mendapatkan kesempatan sertifikasi beranggapan sertifikasi guru hanya menghasilkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar.

Selain persoalan mutu lulusan sertifikasi, sertifikasi guru masih melahirkan banyak penyimpangan, Di lapangan, banyak guru menghalalkan segala cara untuk mendapatkan label lulus sertifikasi guru. Mereka tidak segan memalsukan piagam atau surat tugas, melobi perumus kebijakan, memberikan sejumlah uang suap kepada dinas pendidikan. Semua bertujuan agar peluang mendapatkan sertifikasi yang berkorelasi kepada kenaikan tunjangan semakin lebar. Sungguh menyedihkan jika akhirnya seorang guru yang dikatakan profesional menempuh cara kurang terpuji tersebut.

Kondisi diperparah lemahnya pengawasan terhadap pemeriksaan bukti fisik dan administratif. Berbagai bentuk penilaian portofolio seperti karya tulis ilmiah, sertifikast dan piagam mudah dipalsukan. Para guru melakukan kecurangan sistemik dengan melibatkan  “tangan tersembunyi” yang sulit terdeteksi dan dibuktikan. Bukti ini sudah banyak ditemukan tapi sulit diverifikasi untuk kemudian dibatalkan. Layak sekali jika kita akhirnya mengatakan sertifikasi guru tidak ubahnya pembodohan. Guru diminta berlomba – lomba mengumpulkan kertas kepada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependididkan. Mereka susah payah mengorbankan kepentingan dan jam belajar mengajar, tapi hasilnya nol besar.

Untuk itu, perlu adanya kesadaran kolektif semua komponen masyarakat mengawasi agenda sertifikasi guru. Jangan pernah membiarkan mega proyek mencerdaskan anak Indonesia dikembangkan menjadi proyek makelar pendidikan. Makelar yang lebih mementingkan materi, mengabaikan proses dan merusak sistem pendidikan nasional. ***

Share