Minggu10262014

Last update12:00:00 AM

Back Opini | Korupsi dan Anarkis

Korupsi dan Anarkis

Sunarto Wage Sutan Jamarin,SE,MSi, Dosen dan Kepala LPPM Universitas Putera Batam

Koruptor telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Penulis sangat setuju para pelaku korupsi memperoleh hukuman yang berat agar menjadi efek jera bagi orang lain yang ingin melakukan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara-cara anarkis seperti yang dilakukan oleh Ratusan massa pengunjuk rasa dari mahasiswa  Aliansi Rakyat Riau berdaulat terdiri dari BEM Unri, BEM UIN, BEM UMRI, BEM UIR, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), PD KAMMI Riau, dan Gerakan Mahasiswa Pembebasan Riau tersebut yang menumbangkan Tugu Countdown PON Riau senilai Rp1,6 miliar di Jalan Cut Nyak Din I, Pekanbaru (HP,24/5/20012), tidak jauh berbeda dengan perilaku para koruptor. Tugu Countown PON yang menelan biaya Rp1,6 miliar berasal dari uang rakyat dan dihancur oleh orang-orang yang mengakui sebagai manusia yang terpelajar. Apakah ini wajah manusia terpelajar di Indonesia?

Menurut penulis, perilaku anarkis lebih kejam dari perilaku koruptor. Para pelaku koruptor masih memanfaatkan hasil korupsinya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, sedangkan perilaku anarkis yang menghancurkan asset agar tidak dapat dimanfaatkan sehingga pelaku anarkis tidak jauh berbeda dengan para pelaku teroris. Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindak korupsi tanpa harus melakukan anarkis. Siapapun pelakunya, tindakan anarkis bertentang dengan norma-narma Agama, Budaya, dan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga pemerintah harus menindak tegas para pelaku anarkis.

Sekalipun Negara lain kagum dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, tetapi demokrasi yang berkembang di Indonesia demokrasi semu karena demokrasi dibangun berdasarkan materi, agama, dan sukuisme. Demokrasi yang berdasarkan materi, agama, dan sukuisme akan menciptakan disintegrasi bangsa Indonesia. Saat ini anarkis terjadi dimana-mana yang bertujuan untuk memenuhi keinginannya dan mengabaikan kepentingan orang lain, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter tidak jauh berbeda dengan para teroris yang mementingkan diri sendiri. Setiap permasalahan yang timbul solusi yang dikedepankan melakukan demontrasi sekaligus melakukan anarkis. Budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama yang lebih besar hanya tinggal kenangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia dengan menganut paham demokrasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi yang berkembang di Indonesia bukan lagi demokrasi yang berlandaskan Pancasila tetapi demokrasi liberal yang mengutamakan kuantitas dan kebabasan tanpa batas yang di bungkus dengan demokrasi Pancasila.

Sejak reformasi 1999, Bangsa Indonesia bukannya semakin baik tetapi semakin tidak menentu arahnya, salah satunya disebabkan tidak punya lagi Garis Garis Belajar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah pembangunan di Indonesia. Karena tidak punya GBHN maka arah pembangunan di Indonesia di tentukan oleh penguasa yang sedang memegang tampuh kekuasaan, apabila tidak memegang kekuasaan lagi maka arah pembangunan akan berubah lagi sesuai selera  penguasa yang menggantikannya begitu seterusnya.  

Saat ini paham kedaerah dan sukuisme semakin kuat sedangkan paham nasionalisme semakin luntur di tengah-tengah masyarakat. Daerah berlomba-lomba melakukan pemekaran daerahnya dengan jargon untuk mengurangi rentang kendali dan peningkatan kesejahteraan yang sejatinya untuk memperoleh kekuasaan di daerah dan dana dari pemeritah pusat. Muncul kota/kabupaten/provinsi di Indonesia dari hasil pemekaran akan menjadi persoalan serius bahkan menyengsarakan rakyatnya apabila daerah baru tersebut tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai untuk menopang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Warga Negara Indonesia yang sedang memegang kekuasaan, bukannya kekuasaan untuk melindung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi sebaliknya kekuasaan di pergunakan untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya dan menekan rakyatnya sendiri. Bagi mereka yang di beri kekuasaan untuk menguasai dan menggunakan senjata demi kepentingan bangsa dan Negara serta untuk melindungi rakyat dari segala macam gangguan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi senjata tersebut dipergunakan untuk menghadapi rakyatnya sendiri.

Dalam kehidupan beragama, akhir-akhir ini terjadi intoleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia sekalipun skalanya  relatif kecil. Intoleransi dalam beragama telah mencederai semangat kebersamaan yang telah di bangun oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika intoleransi dalam beragama tetap berlangsung di Negara Indonesia peristiwa pecahnya Yogoslavia akan terjadi di Negara kita, tentu hal tersebut tidak kita inginkan. Kebebasan untuk memilih dan menjalankan ajaran agama di lindungi oleh Konstitusi sehingga tidak selayaknya ada pihak-pihak tertentu yang menghalang-halangi warga Negara Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya.

Dalam menyusun APBN dan APBD belum berpihak kepada masyarakat dan belum efisien. Para pejabat dan birokrasi dari pusat sampai ke daerah banyak yang menyelewengkan dana APBN dan ABPD untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, mereka tidak lagi memikirkan rakyat. Korupsi menjadi musuh bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mengatasi korupsi harus dengan cara-cara yang baik dan menghindari dari tindakan-tindakan anarkis. Warga Negara Indonesia yang diberi amanah oleh rakyat baik yang berada di pusat maupun daerah hendaknya bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik dan menghindari melakukan korupsi sehingga masyarakat tidak terdorong melakukan demontrasi yang berujung pada anarkis. Mari kita jauhi korupsi dan anarkis dimulai dari pribadi dan keluarga kita.***

Share