Kamis11272014

Last update12:00:00 AM

Back Politik Caleg Nomor Urut 1 PKS Untuk DPR RI, Perempuan

Caleg Nomor Urut 1 PKS Untuk DPR RI, Perempuan

TANJUNGPINANG (HK) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri tidak terlalu pusing memenuhi jatah 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.  PKS juga menempatkan perempuan berada di nomor urut 1 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau.

"Partai kita tidak ada kendala soal keterwakilan perempuan. Semua dapil sudah dipenuhi," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS, Abdurrahman Lc, Sabtu (6/4) di Tanjungpinang.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013, perempuan diberi ruang setidaknya 30 persen untuk terlibat dalam politik. Partai yang tidak memenuhi ketentuan itu, PKU akan meminta untuk dipenuhi.

Dikatakan, PKS sangat memberi ruang bagi politisi wanita untuk berkiprah di kancah politik. Buktinya, salah satu daerah pemilihan di Kabupaten Anambas, bakal calegnya diisi oleh 100 persen perempuan. Perempuan juga diberikan nomor urut teratas antara satu sampai tiga. Hal ini menunjukkan PKS mempunyai magnet sendiri bagi politisi perempuan di Kepri. Kepedulian PKS terhadap perempuan dan kesamaan gender menjadi faktor yang menarik.

Wakil Ketua DPRD Kepri yang juga dari PKS, Ing Iskandarsyah menambahkan, partainya memberikan nilai tambah kepada perempuan yang disebut affirmative policy atau kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Partai ini akan meletakkan calegnya paling tidak pada nomor urut teratas. PKS tak hanya memenuhi jatah yang diatur dalam undang-undang dalam menyertakan perempuan dalam berpolitik. Namun politisi perempuan yang dimiliki PKS mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam politik.

"Perempuan di PKS yang mencalonkan diri sangat layak dan memiliki basis massa. Selain itu mendapat dukungan serta bisa dipercaya melaksanakan tugas melayani aspirasi masyarakat," jelas Iskandarsyah.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Sejahtera Anambas (BISA), Sri Wahyuni berharap agar keterwakilan perempuan benar-benar jelas dan tegas.

"Aktifis perempuan ini juga sangat mendukung KPU untuk dapat menerapkan aturan tersebut. Aturan KPU itu membantu kaum perempuan untuk lebih berpeluang terpilih menjadi anggota legislatif," ujar Sri.

Untuk itu dia mengajak element masyarakat, termasuk media untuk membantu menyeleksi tokoh-tokoh calon pemimpin yang layak, mampu mengatasi beragam permasalahan di lingkungannya (problem solver). (rul)

Share