Sabtu09232017

Last update05:00:00 AM

Back Tanjungpinang Kepala DKP Natuna Ditahan

Kepala DKP Natuna Ditahan

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Rp1,1 M

TANJUNGPINANG (HK)- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Natuna, Ir Wahyu Nugroho MA bin Hasyim akhirnya ditahan penyidik Kejati Kepri, Rabu (13/9) sekitar pukul 16.00 WIB.  Ia ditahan lantaran diduga korupsi dana hibah untuk Komite Olah Raga Indonesia (KONI) Natuna sebesar Rp1,1 miliar pada 2011.
Dalam kasus ini, Ir Wahyu Nugroho saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Natuna. Selain Wahyu, penyidik juga melakukan penahanan terhadap Defri Edasa, Kepala Seksi Liputan dan Olahraga Pusat Pemberitaan RRI Jakarta, Defri Edasa, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Harian KONI Natuna.

Sebelum ditahan, kedua pejabat tersebut menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kantor Kejati Kepri, Senggarang, Tanjungpinang sekitar pukul 09.00 WIB. Usai menjalani pemeriksaan dan penandatanganan BAP, kedua tersangka dicek kesehatannya oleh tim dokter yang ditunjuk Kejati Kepri. Begitu dinyatakan sehat, penyidik melakukan penahanan.

Kedua tersangka kemudian digiring ke luar ruangan penyidik dan menuju mobil tahanan yang sudah disiapkan dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang.

Kedua tersangka saat dimintai komentar terkait penahanan mereka masih enggan memberikan komentar. Plh Kepala Kejari Natuna, Ichwan Efendi SH membenarkan atas penahanan kedua tersangka tersebut.

"Hari ini (kemaren), kita telah menerima limpahan tahap dua atas berkas BAP berikut kedua tersangka Ir Wahyu Nugroho MA dan Defri Edasa dalam dugaan korupsi dana hibah KONI Natuna sebesar Rp1,1 miliar tahun anggaran 2011. Usai dilimpahkan, keduanya langsung kita lakukan penahanan," kata Ichwan Efendi SH didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi.

Menurut Ichwan, penahanan kedua tersangka tersebut guna memudahkan proses penuntutan dalam perkara ini pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang nantinya. "Berkas kedua tersangka tersebut sesegera mungkin kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang untuk disidangkan," kata Ichwan.

Sebagaiana diberitakan, dalam kasus KONI tersebut, kedua tersangka sudah mengembalikan sejumlah kerugian negara sebagaimana yang disangkakan tim penyidik Kejati Kepri sebesar Rp1,1 miliar. Uang tersebut saat ini telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tanjungpinang.

Aspidsus Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi menjelaskan, pengembalian seluruh kerugian negara yang disangkakan kepada tersangka tersebut merupakan upaya penyelamatan uang negara yang dilakukan Kejati Kepri selama ini.

"Pengembalian uang negara tersebut tidak mengurangi proses hukum yang telah berjalan, namun bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam penuntutan di persidangan nanti," ungkap Ferry Tass.

Kata Ferry, keterlibatan kedua tersangka dalam perkara tersebut yaitu saat Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran dana hibah untuk KONI Natuna masa bakti 2006 – 2010. Dalam pencairan dana hibah kepada KONI Natuna tersebut, seharusnya KONI Natuna sudah tidak berhak lagi menerima bantuan dana hibah itu dari Pemkab Natuna.

Namun Pemkab Natuna justru mencairkan kembali dana bantuan hibah kepada KONI ke Rekening KONI Natuna pada Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp1,1 miliar. Pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,1 miliar

"Penggunaan dana bantuan hibah tersebut tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Anggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan, dalam proses pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban bantuan dana hibah tersebut, tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur bantuan hibah, sehingga negara Cq Pemkab Natuna dirugikan sebesar Rp1,1 miliar.

Disinggung ada keterlibatan tersangka lain, ungkap Ferry Tass, jika dalam perkembangan proses persidangan nantinya ditemukan adanya sejumlah bukti formil dan materil tentang dokumen keterlibatan pihak lain, maka pihaknya tidak memiliki keraguan untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka baru.

"Kita tentu tidak mau menzalimi orang lain, jika dalam fakta persidangan nanti, tidak ditemukan adanya keterlibatan pihak lain," ujar Ferry Tass.

Perbuatan para tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.(nel)

Share