Kamis12142017

Last update12:00:00 AM

Back Tanjungpinang 609 Perusahaan Tunggak Iuran BPJS TAK

609 Perusahaan Tunggak Iuran BPJS TAK

Segera Dipanggil Kejari Tanjungpinang

TANJUNGPINANG (HK)- Sesuai dengan hasil sosialisasi Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 kepada perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan, pihak BPJS TK bersama Kejari Tanjungpinang akan segera memanggil ke 609 perusahaan yang menunggak iuran tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala BPJS TK Cabang Kota Tanjungpinang Jefri Iswanto di Tanjungpinang,Selasa (10/10).

"Per September 2017 terdapat 609 perusahaan dengan skala mikro dengan umur tunggakan lebih dari 6 bulan menunggak iuran dengan total piutang iuran kurang lebih 373.418.697," ungkap Jefri. Dikatakan Jefri, untuk itu perlu diberikan sosialisasi kepada pemberi kerja agar mengetahui hak normative pekerja yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja.

"Masih ada perusahaan yang tidak  membayarakan iuran tepat waktu setiap bulannya dan  terus bertambah, oleh karena itu melalui kegiatan sosialisasi  diharapkan pemberi kerja dapat sadar dan mengerti pentingnya program Jaminan social bagi tenaga kerja," ungkap Jefri kembali.

Untuk itu, lanjut Jefri mulai dari agustus sampai dengan September 2017 pihak BPJS Ketenagakerjaan Bersama dengan Kejari Tanjungpinang telah melakukan sosialisasi kepada 325 perusahaan secara bertahap.

Sementara itu, Noly Wijaya Kasidatun Kejari Tanjungpinang menjelaskan dukungan Pihak Kejaksaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka kerjasama MoU tahun 2017 untuk memberikan pendampingan secara hukum.

Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tentang kewajiban pemberi kerja dimana dalam pasal 19 (1) pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya dan menyetorkanya kepada BPJS.

"Pasal 19 (2) pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menajdi tanggung jawabnya kepada BPJS," ungkap Noly.

Noly kembali menjelaskan adapun sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut termuat dalam pasal 55 dimana pemberi kerja yang melanggar ketentuan diatas dipidana dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).

"Kita berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pembayaran iuran tepat.," Tegas Noly kembali. (efr)

Share