Kamis12142017

Last update12:00:00 AM

Back Tanjungpinang Eks Kasi Datun Dipanggil Paksa

Eks Kasi Datun Dipanggil Paksa

Tersangka Dugaan Korupsi Askes Batam Rp208 M

TANJUNGPINANG (HK)- Mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH dan kuasa hukum Asuransi BAJ, M Nasihan SH terancam dipanggil paksa tim penyidik Kejati Kepri. Pemanggilan secara paksa dilakukan lantaran kedua tersangka tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi dana Askes dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS Kota Batam senilai Rp208 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi mengatakan hal itu kepada wartawan, kemarn.

"Saat ini kita tengah mempersiapkan upaya untuk pemanggilan paksa terhadap kedua tersangka tersebut. Pemanggilan ini setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan yang sudah kita layangkan, sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Ferry Tass.

Kata Ferry, penyidik Kejati Keperi sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut. Namun pemeriksaan keduanya saat itu masih sebagai saksi. "Pemeriksaan keduanya saat itu baru sebatas pengambilan keterangan terkait perkara Askes di BAJ," ucap Ferry.

Kata Ferry, dalam penanganan perkara tersebut, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Diantaranya Direktur PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ), Agus Hartadi dan Suhardi selaku Kepala Tata Usaha (TU) Asuransi BAJ Distrik Batam saat itu.

Kemudian Kepala Cabang (Kacab) BAJ wilayah Sumatera, Riau dan Jambi, Desi  termasuk mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agussahiman. Kemudian sejumlah pejabat Pemko Batam lainya, yakni, Abdul Malik, Kabag Keuangan Pemko Batam periode 2011 hingga sekarang, Raja Muchsin, mantan Kabag Keuangan Bendahara Umum Daerah Pemko Batam periode 2008 dan Eko Wiyono dan Bendahara Gaji pada Bagian Keuangan Setda Kota Batam periode 2011-2013.

"Ada sekitar 14 orang saksi yang sudah kita periksa dalam perkara ini. Hal tersebut akan terus berlanjut untuk segera kita tuntaskan," ucap Ferry.

Sementara itu Kajati Kepri, Yunan Harjaka SH MH sebelumnya mengatakan penetapan kedua tersangka  berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Kedua tersangka diduga telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana sebesar Rp55 miliar. Dana itu merupakan kewajiban Asuransi BAJ ke Pemko Batam.

Dugaan korupsi bermula Pemko Batam memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan THL Kota Batam. Pemberian jaminan itu dituangkan dalam Perda Kota Batam Nomor 9 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2007, khusus menyangkut mata anggaran Askes dan THT bagi PNS termasuk THL.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi BAJ dengan Nomor 03/Kontrak/Lelang-SEKDA/KPA/VIII/2007 (Pihak Pertama) dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/2007 (Pihak Kedua) tanggal 1 Agustus 2007.

Terkait pengakhiran kerjasama dimaksud, ucap Yunan, pihak pertama (Pemko Batam) belum memenuhi proses berupa kewajiban pembayaran asuransi THT kepada PNS dan Tenaga Honor Daerah Pemko Batam (Wanprestasi).

Pemko Batam kemudian melakukan gugatan perdata terhadap Asuransi BAJ ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Batam berinisial SYI (Syafei, selaku Kasi Datun). Hal itu tercatat dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.BTN tanggal 11 Juni 2013, kata Yunan.

Sambil menunggu keputusan pengadilan atas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) tanggal 16 September 2013, pihak pertama (Pemko Batam) dan pihak Kedua (PT Asuransi BAJ) dalam taraf mediasi (di luar sidang gugatan). Dalam mediasi itu telah ada kesepakatan, Asuransi BAJ melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar.

Uang Rp55 miliar tersebut di tempatkan dalam rekening bersama (esorow accoun) inisial MONAS (M Nasihan) dan SYI (Syafei) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari Batam pada rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Menteng, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 1220056789996, ungkap Yunan.

Kemudian SYI (Syafei) dan MONAS  secara diam-diam telah melakukan transaksi penarikan dana sebanyak 31 kali dari rekening tabungan bersama tersebut sejak 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015. Penarikan uang itu tanpa ada perintah atau pemberitahuan dari pemberi kuasa, yakni Pemko Batam.

"Hasil penyidikan yang kita lakukan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan didukung dua alat bukti yang cukup kuat, maka tim penyidik Kejati Kepri berkesimpulan untuk menetapkan MONAS (M Nasihan, Kuasa Hukum BAJ) dan SYI (Syafei) selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Batam sebagai tersangka," kata Yunan.

Penetapan kedua tersangka tersebut, kata Yunan, pihanya juga telah melakukan beberapa kali ekspos serta pendalaman atas penanganan perkara tersebut.

Perbuatan kedua tersangka tersebut dinilai telah melanggar Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahu 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

"Terhadap penanganan perkara ini kita telah memeriksa sebanyak 14 saksi termasuk dua tersangka," ucap Yunan. Selain itu, lanjutnya, tim penyidiknya juga telah melakukan penyitaan terhadap dokumen yang terkait penyalahgunaan dana Askes dan THT bagi PNS serta THL Pemko Batam pada PT Asuransi BAJ tersebut.

Yunan juga menyebutkan, dari 31 penarikan dana di rekening bersama di Bank Mandiri senilai Rp55 miliar tersebut, hanya tersisa dana Rp165 juta saja. "Hingga saat ini, kita masih menelusuri aliran dana Rp55 miliar yang telah ditarik oleh kedua tersangka tersebut, termasuk dipergunakan untuk apa saja aliran dana itu," ucap Yunan.

Lebih lanjut, Yunan belum bisa menyebutkan, ketika ditanya apakah ada keterlibatan pihak lain, termasuk dari mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agussahiman atas dugaan kasus tersebut.

"Yang kita selidiki saat ini baru sebatas fakta Yuridis atas pemberian kuasa yang diberikan oleh PT Asuransi BAJ dan Pemko Batam kepada dua tersangka tersebut dari jumlah dana Rp55 miliar yang ada dalam deposito sesuai surat perjanjian oleh kedua belah pihak sebelumnya," kata Yunan.

Jika fakta Yuridis hasil perkembangan penyidikan dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi-saksi lalin nantinya ada menunjukan bukti keterlibatan pihak lain, ucap Yunan, maka pihaknya tentu tidak akan segan-segan untuk menetapkan yang bersangkutan itu sebagai tersangka.

"Kita lihat saja bagaimana fakta yurudis perkembangan pemeriksaan dari keterangan sejumlah saksi-saksi termasuk kedua tersangka nantinya," pungkas Yunan.

Sekedar diketahui, Syafei,  setelah menjabat Kasi Datun Batam sejak Juni 2012-2014 lalu, ia dipromosikan  sebagai Kepala Seksi (Kasi) Intel di Kejari Bengkulu. Ia kemudian dipindahkan menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bandar Lampung. Jabatan terakhir Syafei saat ini sebagai Kasi Datun di salah satu Kejari di Kejati Lampung.  (nel)

Share