Kamis12142017

Last update12:00:00 AM

Back Tanjungpinang Eks Kasi Datun Kejari Diperiksa

Eks Kasi Datun Kejari Diperiksa

Korupsi Askes Batam Rp208 M

TANJUNGPINANG (HK)- Mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Rabu (11/10) sejak pukul 10.00 WIB.
Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Nasihan, kuasa hukum PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) dalam kasus dugaan korupsi dana Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan honorer di lingkungan Pemko Batam senilai Rp208 miliar.

Dalam perkara ini, Syafei juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama oleh tim penyidik Kejati Kepri. Bahkan, Syafei sempat mangkir setelah beberapa kali dipanggil penyidik Kejati.

"Hari ini (kemaren), Syafei kita periksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka yang satunya lagi (M Nasihan)," kata Kajati Kepri Yunan Harjaka SH MH didampingi Wakajati, dan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Ferry Tass SH MHum Msi.

Yunan menyebutkan, sedianya pihaknya juga memanggil M Nasihan untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafei (Saksi Mahkota). Namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. "Malah saya mendengar yang besangkutan (M Nasihan) telah mengajukan Praperadilan atas penetapan tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang," kata Yunan.

Terhadap sikap pengacara BAJ tersebut, Yunan menyatakan siap untuk menghadapi Praperadilan yang diajukan M Nasihan ke PN Tanjungpinang nantinya.

"Bagi kami, hal itu lebih bagus dan transparan, bagaimana kinerja yang kita lakukan dan bisa diuji melalui Praperadilan. Hal itu juga sudah kita prediksikan sebelumnya, bahwa yang bersangkutan akan mengajukan Praperadilan," ucap Yunan.

Menyikap sikap ketidakhadiran M Nasihan yang sudah tiga kali tidak dipanggil tim penyidik Kejati, Yunan berujar, akan melakukan upaya lain yang dapat memaksa pihak bersangkutan datang nantinya. "Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan berikutnya, karena ketidak hadirannya itu ada upaya kita juga untuk memanggil paksa yang bersangkutan," ujar Yunan.

Orang nomor satu di Kejati Kepri ini menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah ragu-ragu dalam menentukan sikap terhadap penanganan suatu perkara dan penetapan tersangka, khususnya tentang tindak pidana korupsi.

"Kita berbicara yang pasti-pasti saja dan tidak ada sedikitpun keraguan dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Yunan sebelumnya menjelaskan penetapan kedua tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Kedua tersangka diduga telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana sebesar Rp55 miliar. Dana itu merupakan kewajiban Asuransi BAJ ke Pemko Batam.

Dugaan korupsi bermula Pemko Batam memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan Tenaga Harian Lepasa (THL) Kota Batam. Pemberian jaminan itu dituangkan dalam Perda Kota Batam Nomor 9 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2007, khusus menyangkut mata anggaran Askes dan THT bagi PNS termasuk THL.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi BAJ dengan Nomor 03/Kontrak/Lelang-SEKDA/KPA/VIII/2007 (Pihak Pertama) dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/2007 (Pihak Kedua) tanggal 1 Agustus 2007.

Terkait pengakhiran kerjasama dimaksud, ucap Yunan, pihak pertama (Pemko Batam) belum memenuhi proses berupa kewajiban pembayaran asuransi THT kepada PNS dan Tenaga Honor Daerah Pemko Batam (Wanprestasi).

Pemko Batam kemudian melakukan gugatan perdata terhadap Asuransi BAJ ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Batam berinisial SYI (Syafei, selaku Kasi Datun). Hal itu tercatat dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.BTN tanggal 11 Juni 2013, kata Yunan.

Sambil menunggu keputusan pengadilan atas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) tanggal 16 September 2013, pihak pertama (Pemko Batam) dan pihak Kedua (PT Asuransi BAJ) dalam taraf mediasi (di luar sidang gugatan). Dalam mediasi itu telah ada kesepakatan, Asuransi BAJ melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar.

Uang Rp55 miliar tersebut di tempatkan dalam rekening bersama (esorow accoun) inisial Monas (M Nasihan) dan SYI (Syafei) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari Batam pada rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Menteng, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 1220056789996, ungkap Yunan.

Kemudian SYI (Syafei) dan Monas secara diam-diam telah melakukan transaksi penarikan dana sebanyak 31 kali dari rekening tabungan bersama tersebut sejak 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015. Penarikan uang itu tanpa ada perintah atau pemberitahuan dari pemberi kuasa, yakni Pemko Batam.

"Hasil penyidikan yang kita lakukan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan didukung dua alat bukti yang cukup kuat, maka tim penyidik Kejati Kepri berkesimpulan untuk menetapkan MONAS (M Nasihan, Kuasa Hukum BAJ) dan SYI (Syafei) selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Batam sebagai tersangka," kata Yunan.

Penetapan kedua tersangka tersebut, kata Yunan, pihaknya juga telah melakukan beberapa kali ekspos serta pendalaman atas penanganan perkara tersebut.

Perbuatan kedua tersangka tersebut dinilai telah melanggar Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahu 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Yunan juga menyebutkan, dari 31 penarikan dana di rekening bersama di Bank Mandiri senilai Rp55 miliar tersebut, hanya tersisa dana Rp165 juta saja.
"Hingga saat ini, kita masih menelusuri aliran dana Rp55 miliar yang telah ditarik oleh kedua tersangka tersebut, termasuk dipergunakan untuk apa saja aliran dana itu," ucap Yunan.

Lebih lanjut, Yunan belum bisa menyebutkan, ketika ditanya apakah ada keterlibatan pihak lain, termasuk dari mantan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agussahiman atas dugaan kasus tersebut.

Jika fakta Yuridis hasil perkembangan penyidikan dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi-saksi lalin nantinya ada menunjukan bukti keterlibatan pihak lain, ucap Yunan, maka pihaknya tentu tidak akan segan-segan untuk menetapkan yang bersangkutan itu sebagai tersangka.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyal 15 orang saksi Diantaranya Direktur PT BAJ, Agus Hartadi dan Suhardi selaku Kepala Tata Usaha (TU) Asuransi BAJ Distrik Batam saat itu.

Kemudian Kepala Cabang (Kacab) BAJ wilayah Sumatera, Riau dan Jambi, Desi  termasuk mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam, Agussahiman. Kemudian sejumlah pejabat Pemko Batam lainya, yakni, Abdul Malik, Kabag Keuangan Pemko Batam periode 2011 hingga sekarang, Raja Muchsin, mantan Kabag Keuangan Bendahara Umum Daerah Pemko Batam periode 2008 dan Eko Wiyono dan Bendahara Gaji pada Bagian Keuangan Setda Kota Batam periode 2011-2013.

Sekedar diketahui, Syafei,  setelah menjabat Kasi Datun Batam sejak Juni 2012-2014 lalu, ia dipromosikan  sebagai Kepala Seksi (Kasi) Intel di Kejari Bengkulu. Ia kemudian dipindahkan menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bandar Lampung. Jabatan terakhir Syafei saat ini sebagai Kasi Datun di salah satu Kejari di Kejati Lampung.

Ajukan Praperadilan

Penasehat Hukum PT Asuransi BAJ Muhammad Nasihan SH mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka korupsi dana asuransi kesehatan (Askes) dan jaminan hari tua (JHT) PNS dan honorer Pemerintah Kota Batam senilai Rp 55 miliar.

Gugatan praperadilan tersebut telah diajukan M Nasihan melalui tim penasehat hukumnya ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2017/PN.Tpg pada Jumat 5 Oktober 2017. Praperdilan ditujukan kepada Pemerintah RI cq Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri.

"Sidang perdana Praperadilan tersebut, akan digelar, Jumat 20 Oktober 2017,' kata Humas PN Tanjungpinang, Santonius Tambunan SH MH, saat dikonformasi Haluan Kepri, Rabu (11/10). Santonius menyebutkan, sidang Praperadilan tersebut akan dipimpin oleh dirinya selaku majelis hakim tunggal dan dibantu Panitera Pengganti (PP) Rostaty SMhk.

"Praperadilan yang diajukan pihak pemohon (M Nasihan) tersebut, terkait penetapan tersangka yang dilakukan pihak Kejati Kepri atas perkara dugaan kasus korupsi dana Askes dan jaminan hari tua (JHT) PNS dan honorer Pemerintah Kota Batam di PT Asuransi Bumi Asih Jaya," kata Santonius.

"Gugatan sidang Praperadilan tersebut secara umumunya berlangsung cepat. Bagaimana bentuk jelas materinya, nanti saja lihat dalam persidangan," pungkasnya (nel)

Share