Sabtu11252017

Last update05:00:00 AM

Back Tanjungpinang Perlunya Management Pengelolaan Dana Desa

Perlunya Management Pengelolaan Dana Desa

Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah

TANJUNGPINANG (HK)- Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepri Syamsul Bahrum,P.HD mengungkapkan dalam pengelolaan pelaksanaan Dana Desa di setiap daerah diperlukan adanya manajemen dan pengaturan pengelolaan dana desa secara baik dan tepat demi mempercepat program pembangunan.
Apalagi saat ini, pemerintah tengah menerapkan sistem E-Goverment yang mengacu pada pengelolaan segala jalannya pemerintahan yang transparan baik pada segi perencanaan, penganggaran yang berdasarkan sistem elektronik.

Hal ini disampaikan Syamsul saat mewakili Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dalam acara Seminar Nasional Temu Administrator UMRAH 2017 yang bertemakan "Manajemen Pembangunan Desa" di Auditorium UMRAH Dompak, Senin (13/11).

Dikatakan Syamsul, saat ini pemerintah terus mengupayakan untuk pembangunan desa-desa di setiap Provinsi di Indonesia. Hal ini dibuktikannya dengan digelontorkannya dana sekitar Rp 120 Triliun yang dibagikan sebagai dana desa untuk sekitar 60 juta desa se Indonesia.

"Termasuk desa-desa yang ada di Kepri. Nantinya dengan dana tersebutlah akan dibangun fasilitas dan program pembangunan lainnya di desa tersebut agar mampu meningkatkan pembangunan khususnya pada kesejahteraan masyarakatnya,"jelas Syamsul.

Hal ini yang dikatakan Syamsul, alasan perlunya pemenejemenan pengelolaan dana desa tersebut dengan baik. Perlu difikirkan program pembangunan yang tak hanya sekedar dibangun namun juga memiliki manfaat bagi kelangsungan dan taraf hidup masyarakat.

"Setiap program pembangunan harus dikelola dan disusun dengan baik, apa benefit dan provitnya sehingga pembangunan yang dibangun dapat berguna menunjang pembangunan tak hanya desa namun juga daerah," tegas Syamsul Bahrum dihadapan peserta seminar yang berasal dari mahasiswa perwakilan dari 33 Universitas yang ada di Indonesia.

Untuk itulah,Syamsul mengharapkan melalui seminar Nasional ini, dapat tercipta dan lahir administrator-administrator yang mampu mengembangkan dan memanajemen dana desa di daerahnya masing-masing.

Sementara itu, narasumber lainnya yang berasal dari Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa Ir.Rr.Ratna Dewi Andriati,MMA juga mengungkapkan sesuai amanat Presiden Indonesia Joko widodo yang meletakkan visi misi yang terdapat pada 9 nawacita yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia.

Yangmana, salah satunya adalah pengembangan kawasan perbatasan dan pedesaan. Untuk itulah, lanjut Ratna Dewi salah satu upayanya dengan memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur bagi terciptanya pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa.

"Namun, dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa isu-isu yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan dana desa tersebut, mulai dari rendahnya angkatan kerja di desa dan juga tingginya biaya untuk konsolidasi dan berkoordinasi ke wilayah desa," ungkap Ratna.

Untuk itulah, sambung Ratna pemerintah telah mensiasatinya dengan terus meningkatkan pagu anggaran yang digunakan untuk dana desa dari tahun ke tahun. Agar apa yang menjadi tujuan dari pemberian dana desa ini tercipta.

"Yangmana, salah satu tujuannya adalah eningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat desa," ungkap Ratna.

Sehingga, lanjut Ratna perlulah pengaturan dan pengalokasian yang jelas terkait dengan pemberian dana desa ini. Baik itu dengan pengawasan juga dengan pengevaluasian  akuntanbilitas pengelolaan dana desa agar benar-benar berdampak pada masyarakat.

"Terdapat 4 Prioritas pembangunan pada dana desa yakni program produk unggul kawasan desa, meningkatkan produktifitas pertanian, membuat Badan Usaha MIlik Desa dan membangun fasilitas desa baik sarana perhubungan jalan,jembatan parit maupun sarana masyarakat lainnya," tegas Ratna dewi kembali. (efr)

Share