Sabtu11252017

Last update05:00:00 AM

Back Tanjungpinang Sengketa Lahan di Tanjungpinang Nyaris Ricuh

Sengketa Lahan di Tanjungpinang Nyaris Ricuh

sengkta lahn sungaiPengusaha Timbun Batas Tanah

TANJUNGPINANG (HK)- Sengketa lahan antara pihak Depeloper Perumahan Pondok Geysa Residence dengan pemilik lahan milik Syamsudin seluas 2 hektar di Jalan Karya, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur nyaris ricuh, Senin (13/11).

Hal tersebut diduga disebabkan, pihak depeloper perumahan di kawasan tersebut, melakukan penimbunan dan pemerataan tanah, menggunakan alat berat terhadap anak Sungai Sudip yang merupakan sebagai tanda pembatas dengan pemilik tanah yang bersempadan di sebelahnya.    

Mengetahui kondisi tersebut, Syamsudin sebagai pemilik lahan yang bersempadan dengan lokasi itu, berusaha untuk menghentikan kegiatan penimbunan yang dilakukan pihak Depeloper Perumahan.

Ketegangan sempat terjadi, setelah salah seorang pria menggunakan seragam dinas TNI mencoba untuk mencegat upaya dilakukan pihak Syamsudin yang meminta agar aktifitas kegiatan alat berat jenis traktor yang tengah melakukan perataan tanah di kawasan tersebut. Alasanya, pihak perumahan tersebut telah memiliki sertifikat.

Anehnya, seorang pria yang diketahui sebagai pegelola Perumahan Pondok Geysa Residence, Jefri, ketika dimintakan tanggapan, hanya terlihat diam dan membisu.

Setelah melalui penjelasan oleh pihak Syamsudin yang turun bersama Ketua dan anggota Ormas Laskar Merah Putih Mada LMP Kepri, Ismail Hasibuan, akhirnya kegiatan penimbunan anak Sungai Sudip menggunakan alat berat tersebut berhasil dihentikan.

"Mereka sudah menyerobot sebagian lahan kita, dengan menimbun anak Sungai Sudip yang merupakan batas tanah kita dengan pihak perumahan tersebut. Apalagi persoalah status tanah ini juga masih dalam proses hukum (Status Quo)," kata Syamsudin.

Syamsudin menjelaskan, luas tanah miliknya di kawasan tersebut, sekitar 2 hektar. Hal itu didasari Surat Alas Hak yang telah dikuasainya sejak beberapa tahun silam. "Dasar kepemilikan tanah saya adalah Alas Hak, sesuai dengan batas-batas tanah yang sudah kita beri tanda,"ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap agar pihak terkait, baik dari Lurah, Camat, dan Dinas Lingkungan Hidup Pemko Tanjungpinang, termasuk aparatur lainnya dapat turun kelapangan, guna menindaklanjuti hal tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang, Ashadi Selayar menyatakan siap menindaklanjuti informasi terhadap penimbunan aliran sungai sudip di KM 9 tersebut. "Kita segera melakukan cek langsung ke lapangan," ujar Ashadi.

Sekedar diketahui, tindakan penimbunan anak sungai telah melanggar Pasal 52 UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang berbunyi, setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air juncto Pasal 94 ayat (1),  termasuk tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

Terhadap pelanggaran Pasal 52 tersebut, setiap orang atau badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana Pasal 94 ayat (1), yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. (nel)

 

Share