Selasa09022014

Last update01:31:19 AM

Back Tanjungpinang Pemprov Kepri Akan Ajukan Revisi Terkait SK Menhut

Pemprov Kepri Akan Ajukan Revisi Terkait SK Menhut

TANJUNGPINANG (HK) - Gubernur Kepri HM Sani mulai angkat bicara terkait permasalahan yang muncul setelah Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan RI No. 463/menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan lindung ditetapkan.
SK Menteri Kehutanan hanya memberikan 124 ribu hektar dari 360 ribu hektar yang diajukan tim padu serasi Pemprov Kepri. Namun Gubernur mengatakan, mekanisme pembebasan hutan lindung harus dibahas melalui DPR RI. Sedangkan pembebasan hutan konservasi merupakan wewenang Kementerian Kehutanan.

"Kewenangan ada di tangan menteri. Kalau masalah hutan lindung tidak berkaitan sama dia karena harus melalui proses di DPR RI," ujar Sani usai menghadiri Peresmian Gedung Kantor Kejati Kepri, di Senggarang, Tanjungpinang, Rabu (31/7).

Tambah Gubernur, dari jumlah sekitar 360 ribu hektar yang diajukan tim padu serasi ke Kementerian Kehutanan hanya 124 ribu hektar yang merupakan kewenangan menteri. Sehingga jumlah tersebutlah yang diputuskan dan di-SK-kan Menteri Kehutanan.

"Dalam menghadapi permasalahan ini, saya sudah minta kepada Kepala Dinas Kehutanan Kepri untuk mengumpulkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk melakukan inventarisir kembali lokus-lokus mana saja," ungkapnya.

Sani mengatakan bahwa tim kecil telah dibentuk untuk melakukan inventarisasi kembali lokus-lokus yang akan ditentukan di kabupaten/kota di Kepri sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya. "Hasil inventarisir akan kita bawa kembali ke menteri untuk mendapatkan perhatian juga yang terkait hutan konversi akan diajukan ke DPRD," jelasnya.

Namun Sani belum dapat menjelaskan luas lokasi hutan yang akan diajukan perubahannya ke Menteri Kehutanan dengan alasan tim baru mulai bekerja kemarin.

Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Kepri Said Jaffar mengatakan, Pemprov Kepri membentuk Tim Geografi Informasi Sistem (GIS) yang akan melakukan letak lokus atau tempat titik lokasi hutan lindung yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai pemukiman. Tim kecil akan melihat sejumlah hutan lindung dan kawasan cathement area (wilayah resapan air) yang telah dimanfaatkan masyarakat. (sut)

Share