Jelang Sidang MK, TNI-Polri dan “Tomas” Bersepakat

BINTAN (HK) - Jelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), jajaran TNI-Polri dan tokoh masyarakat (Tomas) se-Bintan bersepakat menolak kerusuhan. Seluruh pemangku jabatan pun menandatangani deklarasinya di spanduk 5 meter didepan Gedung Nasional Tanjunguban, Kamis (13/6) pagi.

Kapolres Bintan, AKBP Boy Herlambang, menjelaskan, selain deklarasi damailah Indonesia ku, kegiatan juga disejalankan dengan apel konsolidasi berakhirnya operasi Ketupat Seligi 2019.

Deklarasi yang mengusung slogan tagar kami menolak kerusuhan digaungkan mengingat aksi unjuk rasa 21-22 Mei didepan Kantor Bawaslu RI di Jakarta yang berujung ricuh hingga menelan korban jiwa.

Boy berujar, seluruh lapisan masyarakat harus memahami bahwa kerusuhan lebih banyak mendatangkan mudharat ketimbang manfaat. Sebab, dampak dari kerusuhan sering kali merugikan banyak pihak terutama masyarakat.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya sama-sama dengan TNI-Polri dan pemerintah untuk menciptakan kedamaian di Indonesia dan khususnya di Bintan.

“Ayo sama-sama kita ciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kedamaian lebih indah. Damailah Indonesiaku,” seru Boy.

Ia juga mengevaluasi beberapa hal terkait pengamanan selama operasi Ketupat Seligi 2019 berlangsung. Kejadian laka lantas sebanyak 9 kasus dengan korban meninggal sebanyak 6 orang, luka berat 4 orang dan luka ringan 7 orang.

“Ini menjadi perhatian kita semua terutama pengemban fungsi lalu lintas agar melakukan evaluasi menyeluruh agar dimasa datang tidak terjadi kembali,” ucap Boy.

Selain itu, kriminalitas yang terjadi sepanjang operasi sebanyak 5 kasus terdiri dari pencurian dan penipuan.

Untuk arus lalu lintas mudik dan arus balik lebaran, Boy menyebutkan ada 286.474 orang yang berangkat dari pelabuhan dan yang datang sebanyaj 235.922 orang. (oxy)