Empat Fraksi di DPRD Berikan Sejumlah Catatan #Pandangan Umum Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018.

Suasana rapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2018, Senin (29/7). Sebanyak empat Fraksi di DPRD memberikan sejumlab catatan, YUDI

ANAMBAS (HK)-Empat Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) memberikan sejumlah catatan pada penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2018.

Setelah itu dilanjutkan dengan Rapat Paripurna pendapat kepala daerah terhadap Ranperda inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diruang rapat paripurna DPRD, Senin (29/7)

Syamsil Umri dari Fraksi PDIP Plus mengatakan, arah dan kebijakan pemerintah adalah produk bersama Pemerintah dan DPRD. Berkaitan dengan Ranperda diatas maka fraksi PDIP Plus mengapresiasi pencapaian WTP untuk kesekian kalinya. “Pemerintah jangan puas dengan WTP yang didapat, namun berupaya untuk lebih cermat lagi dalam menyusun laporan,”ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketu II DPRD KKA itu mengungkapkan, Silpa yang mencapai Rp57 Millar pada tahun 2028 ini perlu diperhatikan dalam penyerapan anggaran, karena masih banyak persoalan seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang masih belum terealisasi.

Sementara itu Asnida dari Fraksi PPP Plus mengatakan, sehubungan dengan realiasi PAD tahun 2018 yang mencapai Rp35 Millar tentu melebihi target. “Untuk itu pemerintah harus cermat dalam menetapkan target dan peningkatan capaian realisasi pajak daerah,”jelasnya.

Yulius, SH dari Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (AKIR) mengatakan, perencanaan dan penganggaran sudah seharusnya mengacu pada visi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi dari pembangunan. “APBD harus berpihak kepada masyarakat dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,”jelasnya.

Firman Edy dari Fraksi PBB mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak terlena, karena masih banyak hal yang meski diperbaiki dan itu harus menjadi fokus. “Peningkatan pajak yang ada harus ditingkatkan lagi guna mendapatkan PAD yang lebih tinggi,”tuturnya.

Bupati KKA Abdul Haris, dalam tanggapannya mengatakan, Anambas berbeda dengan daerah lain, untuk itu ia meminta DPRD untuk meningkatkan lagi tiga fungsinya yang melekat. “BKD telah telah semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD, karena potensi memang semuanya telah termanfaatkan,”tuturnya.(yud)

(Visited 23 times, 23 visits today)