BP Batam Genjot Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar
ANGGOTA 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwianto Eko Winaryo.Foto:Damri/Haluan Kepri
BATAM(HK) - Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwianto Eko Winaryo mengatakan bahwa dalam rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar ada beberapa konsep yang coba dikembangkan, di antaranya yaitu Build Transfer Operate (BTO) sehingga pemerintah menang di depan dan tidak menerima aset sisa.
Hal itu diungkapkan Dwianto Eko Winaryo saat menjadi narasumber dalam seminar INAMARINE 2019 yang mengusung tema Suistanable Shipyard and Port Development di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Lanjutnya, beberapa pelabuhan lain sudah menggunakan teknologi tinggi, alat bongkar muat yang juga lebih canggih. Dimana fokus Pelabuhan Batu Ampar adalah memaksimalkan container yard yang sebelumnya sudah ada.
“Kita mencoba untuk merelokasi 2 gudang milik BUMN ke sisi utara sehingga kita bisa memanfaatkan container yard yang ada di belakang gudang tersebut menjadi terbuka yang mencapai 10 hektar,” katanya.
Untuk tahap pengembangan selanjutnya adalah melakukan dredging (pengerukan) untuk bisa menerima kapal-kapal yang TEUsnya cukup besar.
“Sehingga bisa menjadi efisiensi dan penambahan alat bongkar muat. Saat ini sudah ada 2 HMC (Harbour Mobile Crane) yang sudah ada di sana dan ada 2 RTG (Rubber Tyred Gentry Crane) yang sudah beroperasi hasil dari kerjasama operasi (KSO) alat dengan Pelindo I,” jelasnya.
Hingga Juni 2019 total TEUs di Pelabuhan Batu Ampar hampir mencapai 439.000 TEUs, dengan rincian 309.000 TEUs ada di Batu Ampar sedangkan sisanya berasal dari Pelabuhan Kabil dan tempat lainnya.
Dwianto berharap, ke depannya tahap pemaksimalan dermaga utara, khususnya konstruksi lama, dapat direvitalisasi bersama dengan dermaga timur dan selatan.
“Revitalisasi membutuhkan biaya cukup besar, sehingga skema-skema kerjasama ini harusnya dapat kita dorong. Kita memang sudah kehabisan waktu untuk bisa melaksanakan itu dengan skema-skema yang alternatif,” harapnya.
“Jadi kami melihat bahwa ada BUMN yang cukup punya kekuatan dana untuk bisa membantu BP Batam mengembangkan ini secara cepat,” tambahnya.
Sejauh ini BP Batam selalu intens membahasnya bersama Kementerian Keuangan terkait dengan administratif yang perlu disiapkan. (r/cw63)
