Ribuan Buruh Batam Tagih Janji Jokowi

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi berjanji diatas mobil komando aksi, tuntutan buruh Batam akan disampaikan ke pemerintah pusat. Foto: Damri/Haluan Kepri.

BATAM (HK) - Buruh Kota Batam, tagih janji Presiden RI, yakni Joko Widodo dalam kompanye yang dia lakukan sebelum pemilu serentak tahun 2019 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Buruh Kota Batam dalam demo besar-besaran yang mereka lakukan di depan kantor Walikota Batam dan kantor DPRD Kota Batam, Rabu (2/10/2019).

Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto mengatakan dalam demo yang dia lakukan itu selain molak rencana pemerintah untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan dan menolak revisi Undang-Undang (UU) nimor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pihkanya juga menagih janji kompanyenya Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Dimana Jokowi itu dalam kompanyenya dia berjanji akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kita dari buruh menagih janjinya, ini adalah tuntutan secara nasional oleh para buruh yang melakukan demo serentak hari ini,” ucapnya.

Ditambahkannya, untuk tingkat Kota Batam, tuntutan yang buruh kepada Walikota Batam adalah meminta Walikota Batam agar bisa mensejahterahkan buruh.

“Kami meminta Walikota Batam, yang saat ini juga menjabat sebagai ex officio kepala BP Batam harus bisa mensejahterahkan kaum buruh Batam, kalau tidak mampun mensejahterahkan kaum buruh maka tidak usah menjabat sebagi ex officio,” tuturnya.

Ketua FSPMI Kota Batam, Alfitoni mengatakan untuk isu daerah yang disampaikan kepada Walikota Batam adalah tentang Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam.

Dimana Walikota Batam, Muhammad Rudi diminta agar untuk memanggil pimpinan organisasi pengusaha dan pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di Kota Batam.

Yakni untuk merundingkan secara bipartit, setiap tahunnya paling lambat pada 1 oktober agar pada bulan januari bisa di SK kan bersamaan dengan Upah Minimun Kota (UMK) Batam.

“Kalau Walikota Batam tidak bisa memenuhi permintaan kami itu ini maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” ungkap Alfitoni.

Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi yang juga sebagai ex officio kepala BP Batam saat menemui masa aksi itu dia berjanji bahwa semua tuntutan para masa aksi itu akan dia sampaikan kepada pemerintah pusat dengan secepatnya.

“Tuntutan kalian akan saya penuhi, tadi saya sudah menandatanggani petisi kesepakatan yang diberikan. Untuk tuntutannya yang secara nasional itu akan saya sampaikan kepemerintah pusat,” ucap Rudi diatas mobil komando yang dibawa masa aksi itu. (Cw64)