Karimun (HK) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun menggelar ‘Media Metting dan Publikasi Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2019’ dengan para wartawan, Rabu (4/12/2019).
Bertempat di Ruang Meeting, Lantai I, Hotel Aston Karimun, acara diawali dengan penyerahan buku laporan hasil pengawasan Pemilu 2019 kepada Asisten 1 Pemkab Karimun Muhammad Tang, para stakeholder Bawaslu Karimun dan pengurus PWI Kabupaten Karimun, IWO Karimun serta rekan-rekan insan pers Karimun.
Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat dalam laporannya menyampaikan,
Bawaslu yang merupakan lembaga publik dituntut untuk mempertanggung jawabkan program kerja yang sudah dijalankan kepada publik.
Kata dia, penyampaian laporan terkait kinerja Bawaslu tersebut harus disampaikan kepada masyarakat oleh karenanya peran media yang merupakan kepanjangan tangan dari suatu lembaga publik ini sangat diperlukan.
“Kegiatan Silaturahim dengan teman- teman media dan para stakeholder untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman agar bawaslu bisa lebih baik,” kata Nurhidayat, Rabu (4/12/2019).
Nurhidayat juga melaporlan jika kinerja Bawaslu Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pengawasan Pemilu 2019 sudah cukup baik. Meski ada permasalahan, sambungnya, namuan jumlahnya sangat minim dibanding beberapa daerah lain Kepr.
“Secara umum pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Karimun berlangsung aman dan tidak banyak ditemukan banyak pelanggaran yg berujung sengketa. Paling sedikit yang melakukan PSU ,” ucapnya.
Ia menambahkan, bahwasannya secara umum apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun selama Pemilu 2019 sudah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, ditambah dengan dukungan masyarakat yang sangat responsif dan partisipatif.
“Nah, indikator-indikator itu sudah terlihat. Jika partisipasi baik, dukungan pemerintah baik, netralitas terjaga dengan baik, mudah-mudahan kinerja ke depannya bisa semakin baik” tuturnya.
Nurhidayat juga mengatakan, laporan akhir ini merupakan tanggung jawab Bawaslu agar publik tahu terkait apa yang sudah dijalankan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
“Publik harus tahu bagaimana kami melakukan pengawasan dan menindak setiap pelanggaran. Dan ini juga kami jadikan evaluasi untuk program kerja kami selanjutnya,” tandas Nurhidayat (hhp)
