ANAMBAS (HK) - Sebanyak 116 paket proyek baik itu fisik atau pengadaan akan di lelang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) pada tahun 2018.

seperti diketahui pada tahun 2017 kemarin jumlah paket secara keseluruhan adalah 108 paket proyek dan hanya satu paket yang belum selesai yakni pembangunan masjid agung, sebab proyek itu menggunakan metode Multiyears, artinya masih dilakukan terus hingga sekarang. Dari 116 paket tersebut terdapat 28 paket yang dilakukan pendampingan TP4D.

"25 paket sudah ada pemenang tender sedangkan 52 paket masih dalam tahapan proses lelang. Untuk total paket proyek fisik dan pengadaan pada tahun 2018 berjumlah 116, hanya 28 paket yang menjadi pendampingan oleh tim TP4D," demikian disampaikan Tety Arnita, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah KKA, Selasa (3/4).

Tety menambahkan, paket proyek yang menjadi pendampingan itu menyesuaikan usulan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Lebih lanjut Tety menguraikan, OPD yang mengusulkan paket yang menjadi pendampingan oleh TP4D adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan, Pertanian dab Pangan (DP3). Adapun jumlah paket yang diusulkan menjadi pendampingan TP4D adalah berjumlah 28 paket yakni Dinas PU 19 paket ditambah satu paket lanjutan tahun 2017 yakni pembangunan masjid Agung, jadi jumlahnya 20 paket, sedangkan Dinkes 5 paket lalu DP3 berjumlah 5 paket juga.

Masih kata Tety, proyek yang menjadi pendampingan mulai dari pembangunan secara fisik, pengadaan dan belanja barang, perencanaan seperti belanja obat dan sewa kantor OPD yang memiliki nilai sewanya mencapai Rp 200 juta dan itu harus dilakukan pendampingan oleh TP4D.

"Sewa kantor Inspektorat contohnya, itu bagian dari pendampingan TP4D dan contoh lain Kantor Polres Anambas yang masih menyewa milik pengusaha itu juga bagian dari pendampingan oleh TP4D," ujarnya.

Disinggung, apakah seluruh proyek yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mesti harus dilakukan pendampingan TP4D, Tety mengungkapkan, hal itu tergantung dari masing-masing OPD yang bersangkutan.

"Jika mereka dari OPD mengajukan sejumlah proyek yang ditanganinya perlu pendampingan, Pemda akan mengajukan kepada tim TP4D," imbuhnya.(yud)