ANAMBAS(HK)-Pemeritah Kabupaten Kepulauan Anambas memperkirakan APBD 2013 mendatang tidak akan mengalami defisit. Karena, dalam penyusunan RAPBD, Pemkab tetap berpegang pada azas penggunaan anggaran yang efisien, efektif dan tepat sasaran.

Demikian disampaikan Wakil Bupati KKA, Abdul Haris, dalam rapat paripurna DPRD KKA, yang dipimpin Wakil ketua I DPRD KKA Muhamad Dai, Rabu (31/10).

Dalam rapat paripurna istimewa yang dihadiri oleh kepala SKPD, Muspida, tokoh agama, dan masyarakat tersebut, disampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran sementara APBD KKA tahun anggaran 2013.

Dalam penyampaian KUAPPAS, Wakil Bupati KKA Abdul Haris, mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2013 mendatang, pemerintah daerah tetap berpegang pada azas penggunaan anggaran yang efisien, efektif dan tepat sasaran.

Kata Haris, tetap memegang prinsip anggaran yang berbasis kinerja, dengan mengontrol pengeluaran daerah secara ketat, melalui pertimbangan kebijakan strategis. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian visi dan misi RPJMD 2011-2015.

"Untuk pendapatan daerah sebesar Rp843,17 terjadi peningkatan sekitar 5,08 persen dari APBD tahun 2012 yakni, Rp802,38 miliar," katanya.

Menurut Haris, untuk belanja daerah tahun 2013 mendatang, direncanakan sebesar Rp875, 81 miliar atau berkurang 20,55 persen dibanding belanja APBD 2012 yakni Rp1,01 triliun.

Dari total belanja tahun anggaran 2013 tersebut, sebanyak Rp285,93 miliar atau setara dengan 32,65 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung, dan sebanyak Rp589,88 miliar atau setara 67,35 persen dialokasikan untuk belanja langsung.

"Untuk penerimaan dari pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, diestimasikan berjumlah Rp50,64 miliar atau berkurang 83,92 persen dari tahun anggaran 2012, yakni sebesar Rp315.00 miliar," jelasnya.

Sementara itu, kata Haris, untuk penegeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2013, direncanakan penyertaan modal (investasi) pada lembaga perbankan, BUMD, dan dana bergulir UMKM sebesar Rp18 miliar.

Selanjutnya, Haris menyampaikan, total target penerimaan daerah tahun anggaran 2013 yakni, jumlah pendapatan daerah ditambah dengan silpa, yakni sebesar Rp893,81 miliar. Berkurang 20 persen dari total penerimaan pada APBD tahun anggaran 2012 yang berjumlah Rp1,11 triliun.

Sedangkan total perencanaan pengeluaran daerah untuk tahun 2013 yakni, jumlah belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan yakni, sebesar Rp893.81 atau sama dengan total penerimaan daerah.

"Dengan demikian APBD tahun anggaran 2013 tidak mengalami defisit atau mengalami kekurangan anggaran," jelasnya.

Kata Haris, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa APBD tahun anggaran 2013 mengalami penurunan dibanding APBD tahun 2012. Perlu dijelaskan, lanjut Haris, berkurangnya nominal APBD tahun 2013 tidaklah berarti mengalami penurunan, dalam pengertian akibat kegagalan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah.

Hal ini dapat dilihat, kata Haris, dengan meningkatnya target PAD maupun target DBH. Namun, penurunan tersebut disebabkan karena APBD 2013 hanya menganggarkan silpa sebesar 6 persen. Mengikuti ketentuan peraturan Mentri Keungan Nomor 127 tahun 2011, tentang batas maksimal defisit APBD.

"Setelah menerima audit BPK, ada pelampauan target 6 persen silpa yang diestimasikan saat ini. Maka, dapat segera disusun perubahan APBD tahun anggaran 2013. Sehingga, program-program pembangunan pisik masih memungkinkan untuk dilaksanakan secara maksimal. Namun, semua itu membutuhkan komitmen kuat antara pemerntah dan DPRD," tukasnya.

Ditambahkan Haris, prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggran 2013 dalam konteks KUA PPAS dikelompokan menjadi lima bidang diantaranya, bidang pendidikan, kesehatan, otonomi dan pemerintahan umum. Bidang ekonomi keungan daerah dan pembedayaan masyarakat, serta infra struktur dan lingkungan hidup. (mahyudin)