ANAMBAS (HK)- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2013 diperkirakan sebanyak Rp1.208 triliun. Sesuai jadwal, APBD tersebut baru akan diketok palu pada 27 Desember ini.

Jika dibandingkan antara pendapatan dan total belanja terjadi defisit anggaran sebesar Rp198 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.

Sesuai jadwal Bamus DPRD diperkirakan ketok Palu APBD tahun 2013 dilaksanakan tanggal 27 Desember 2012. Dalam penyusunan RAPBD TA 2013 perlu dicermati sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Penyusunan APBD TA 2013.

"Didapat ketentuan yang harus mendapat perhatian dalam penganggaran belanja modal adalah tidak boleh kurang bdari 29 persen dari total anggaran belanja daerah, hendaknya urusan wajib harus lebih besar dari pada urusan pilihan,"kata Abdul Haris,SH Wakil Bupati KKA saat menyampaikan pidato pengatar nota keungan RAPBD KKA TA 2013.Kamis (6/12) dalam rapat paripurna DPRD KKA.

Rapat paripuna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD KKA Muhamad Dai. Disampaikan Haris Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2013 diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan ketahanan fiskal. Untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dalam batas keungan daerah guna mendukung pemulihan ekonomi daerah dan menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah KKA.

Asumsi dasar dalam penyusunan APBD KKA telah dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keungan daerah.

"Memperhatikan prioritas dan flapon anggaran secara umum akan dijelaskan komposisi kapasitas fiskal Pemkab KKA TA 2013," katanya.

Haris juga mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan RP40 miliar mengalami kenaikan Rp911 miliar atau naik 2,29 persen dari TA 2012 sebesar Rp39 miliar yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp7 miliar, restribusi sebesar Rp336 dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp33. miliar

" Dana Perimbangan pada TA 2013 ditargetkan sebesar Rp929M miliar mengalami kenaikan sebesar Rp194 miliar atau naik 26,45 persen dari anggaran tahun 2012 sebesar Rp735 miliar yang terdiri atas bagi hasil pajak dan bukan Pajak sebesar Rp488 miliar, DAU Rp233 miliar, DAK Rp60 miliar, dana cadangan Migas Rp94 miliar, dana kurang bayar dan bagi hasil sumber daya alam pertambangan Migas Rp53 miliar,"tukasnya.

Ditambahkan, Haris lain-lain pendapatan yang sah tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp40M mengalami kenaikan sebesar Rp13M. atau naik 48,29persen dari anggaran tahun 2012 sebesar Rp27M. yang terdiri atas Dana bagi Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp12.M, tunda salur bagi hasil penerimaan dari provinsi sebesar Rp2M dan penyesuaian otnomi khusus Rp2M. dan bantuan keungan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp22M.

"Jumlah target lain pendapatan yang sah Adalah Sebesar Rp1,01 T. mengalami peningkatan sebesar Rp208M atau naik 25,99 persen dari anggaran pendapatan tahun 2012 sebesar Rp802M,"ujarnya.

Selanjutnya ditambahkan Haris total perkiraan target pendapatan sebesar Rp1,010 T akan digunakan untuk keperluan belanja tak langsung sebesar Rp354 dan belanja langsung sebesar Rp849M. pembiayaan daerah Rp5M yang merupakan pembiayaan penyertaan modal pada perusahaan daerah yang dimasukan dalam RAPBD tA2013.

Terpisah Wakil ketua I DPRD KKA Muhamad Dai menyampaikan Terpisah Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat daerah KKA Muhamad Dai mengatakan kalau APBD sangat penting dalam dan harus dibahas dengan cermat dan matang, maka dari itu masing-masing kepala SKPD harus menyusun program yang mana menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

"Kebijakan dan penyusunan APBD harus efisien dan efektif dan saat ini Banggar DPRD dan TAPD telah menyetujui Pagu dananya,"jelasnya.

Dai mengancam kepada kepala SKPD yang tidak hadir dalam pembahasan SKPDnya maka pembahasan akan dipending sampai kepala SKPD tersebut hadir."kita tidak akan melakukan pembahasan apabila Kepala SKPDnya tidak hadir.

Politisi Partai Amanat Nasiona tersebut menargetkan ketok palu APBD murni Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan 27 desember 2012 nanti. Dan tak lama lagi pembahasan akan dilaksanakan.

Dai mennghimbau kepada pemerintah untuk menyiapkan program-program yang sinkron agar pembahasan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan alot. Selain itu juga program yang direncanakan harus mampu menyentuh masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tampak dan dapat dirasakan.

"DPRD tidak akan mencoret kepentingan pemerintah yang sifatnya kepentingan umum masyarakat,"tandasnya.

Rapat Paripurna penanda tanganan Nota kesepahaman tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD KKA Muhamad dai dan dihadiri Muspida, Kepala SKPD Tokoh Agama dan Masyarakat.(yud)