ANAMBAS (HK)- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Amat Yani optimis APBD Anambas tahun 2013 disahkan paling lambat akhir Desember ini. Besarnya jumlah APBD yang disahkan itu mencapai Rp1,2 triliun.

Keyakinan itu didasari pada ajuan APBD Anambas tahun 2013 yang tengah dikupas dan dibahas oleh sejumlah anggota komisi di DPRD Anambas. Dari bahasan tersebut, tidak ditemukan permasalahan mencolok yang dapat mengganggu pengesahan.

"Sejumlah ajuan anggaran dalam APBD 2013 masih terus dibahas oleh seluruh anggota masing-masing komisi di DPRD Anambas. Kita optimis akhir Desember ini sudah rampung untuk disahkan. Jika tidak, awal atau pertengahan Januari 2013 sudah bisa kita sahkan bersama," kata Ahmat Yani saat dikonfirmasi, Selasa (11/12)

Dikatakan, ajuan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2013 mencapai Rp1,208 triliun. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding APBD tahun 2012 ini yang hanya mencapai Rp1,1 triliun.

Meningkatnya APBD Anambas tahun 2013 tersebut karena bertambahnya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan.

"Mudah-mudahan semua ajuan dari peningkatan APBD tahun 2012 Rp1,1 triliun menjadi Rp1,208 triliun tersebut dapat kita setujui bersama demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini secara merata disegala bidang," ungkap Yani.

Lebih lanjut Yani menyatakan dukungan semua program yang dilakukan oleh Pemkab Anambas, sepanjang program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat.

" Sebagai wakil rakyat, kami senantiasa mendukung setiap program Pemkab, asalkan program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat," kata Ahmat Yani.

Dikatakan, kerjasama antara Pemkab dan DPRD selama ini sangat baik dan tentunya kedepan hal ini akan terus ditingkatkan, karena pemerintah dan DPRD memiliki tanggungjawab yang sama sesuai dengan fungsi dalam mempercepat pembangunan.

“ Saya sungguh berharap kepada anggota DPRD untuk bersama-sama pemerintah daerah meningkatkan proses dan kualitas pembangunan yang telah berjalan selama ini.” jelasnya.

Hal senada disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepuluan Anambas, Acok Baso menerangkan, Pemkab harus memperhatikan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

" Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan sinergi dan sinkronisasi, koordinasi antar pemerintah dengan pemerintah daerah juga harus senantiasa di tingkatkan, agar percepatan pembangunan di daerah ini dapat lebih bersinergi dengan kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Acok menyebutkan, DPRD senantiasa mendukung pencapaian semua program dan roda pemerintahan, sesuai visi dan misi disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

" Penciptaan pertumbuhan ekonomi infrastruktur, pembangunan non fisik, penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah daerah yang harus kita dukung bersama," ucap Acok.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Drs Tengku Mukhtaruddin menyebutkan, dua tahun kepemimpinannya telah banyak yang dicapai, baik dalam bentuk pembangunan fisik dan infrastruktur.

" Dua tahun genap kami memimpin Anambas, dan kami berupaya melaksanakan pembangunan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat," kata Tengku.

Dijelaskan Tengku, peningkatan DAU dari Rp169 miliar pada tahun anggaran 2012 menjadi Rp233 miliar pada TA 2013 DAK dari Rp29 miliar pada 2012 menjadi Rp60 miliar pada tahun 2013, serta dana perimbangan menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan APBD Anambas.

" Namun dari sektor migas peningkatannya hanya sedikit."jelasnya.

Menurut Tengku, APBD Anambas termasuk APBD yang sehat, karena biaya tak langsung hanya 30 persen dan belanja langsung 70 persen. "Anggaran pembangunan jumlahnya lebih besar dibanding biaya rutin,"terangnya.

Namun Tengku mengakui, besarnya APBD Anambas masih belum dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat. Misalnya, dana untuk desa yang direncanakan mencapai angka Rp3 miliar menjadi Rp2 miliar lalu untuk kecamatan yang direncanakan Rp5 miliar menjadi Rp3 miliar.

Tengku juga mengatakan, diperkirakan pada akhir bulan ini akan ada kucuran dana yang masuk , jika ini terealisasi maka APBD Anambas akan kembali ke posisi awal.

" Seluruh SKPD dipotong masing-masing 6 persen dari jumlah anggarannya." katanya.

Pemotongan tersebut kata Bupati juga terjadi pada Bantuan Sosial, dan penyertaan modal yang mencapai 50 persen. Untuk itu, diminta pengertiannya terkait hal tersebut.

Pada kesempatan itu, Tengku dengan tegas mengingatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir dalam pembahasan yang dilaksanakan. Bahkan, Kepala SKPD yang akan berangkat SPT tidak akan ditanda tangani oleh Bupati maupun Wabup. Hal ini karena pihaknya tidak ingin dalam pembahasan APBD murni nanti diwakilkan kepada stafnya.

" Kepala SKPD harus berada di tempat saat pembahasan dan saya bersama Pak wakil tidak akan menantandatangani SPTnya,"ungkapnya (nel)