ANAMBAS (HK)- Bupati Kebupaten Kepulauan Anambas (KKA), Tengku Mukhtaruddin meminta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tidak untuk kepentingan pribadi, atau pihak-pihak tertentu, melainkan harus untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pernyataan itu disampaikan bupati dalam menerima dan menanggapi aksi unjuk rasa damai yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat menyangkut berbagai keluhan termasuk pembentukan dan pemilihan anggota Perusahaan daerah (Perusda) di halaman kantor Bupati Anambas di Matak, Senin (7/1).

"Pendemo yang hanya berjumlah sekitar puluhan orang ini bisa mewakili dari 45 ribu masyarakat yang ada di KKA saat ini. Saya mau tahu, apakah bapak-bapak yang ada dibelakang sana mengerti apa yang disampaikan dalam orasi tersebut. Jika saya tanya satu persatu, saya yakin yang ada dibelakang tersebut tidak mengerti apa-apa yang disampaikan dalam orasi tadi. Jadi saya menilai, aksi ini hanya untuk kepentingan pribadi saja," kata Mukhtaruddin dalam menerima masa unjuk rasa tersebut

Untuk itu ia minta, agar aspirasi yang disampaikan benar-benar hendaknya untuk masyarakat banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi, mengingat negara ini menganut azas demokrasi, sehingga dalam ilmu apapun tidak masuk dalam rumusannya, bahwa 45 orang menurut bupati tersebut belum tentu mewakili 45 masyarakat di KKA saat ini.

"Jangan kita mengkambing hitamkan nama masyarakat untuk kepentingan pribadi dalam orasi ini," pesan bupati.

Dikatakan, ia merupakan salah satu putra asli melayu dan dipilih oleh sejumlah masyarakat untuk memimpin daerah ini menjadi bupati dan bukan dipilih oleh perorangan.

"Dalam perjuangan untuk pembentukan KKA, saya sepenuhnya (Full) berada digaris terdepan dalam meperjuangkannya ke pusat, baik ke DPRD mapun berdialog dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Kita sama-sama berjuang untuk Anambas dan bukan hanya orang perorang saja," ucapnya.

Bupati menyebutkan, agar penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara sopan dan santun dan tidak boleh menghina atau menilai dan memvonis kinerja seseorang tersebut tidak baik selama ini.

Menurut Mukhtaruddin, Pemkab Anambas pada tahun lalu mendapatkan kenaikkan kelas dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepri dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang ada.

Terkait masalah Perusda, Bupati mengatakan bahwa pemilihan dan penyaringan dan seleksi sejumlah anggota Perusda tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendati demikian, hingga kini masih dalam pertimbangan, kemudian diusulkan ke DPRD untuk disahkan.

"Untuk Perusda, hasilnya bukan Bupati yang menentukan, melainkan dari hasil penyaringan tersebut baru badan pengawas yang mengusulkan ke DPRD untuk disahkan. Ada perbincangan di warung kopi bahwa bupati sudah menandatangani calon dereksi Perusda. Pernyaan itu bohong dan fitnah, karena sampai saat ini saya belum menandatangani hasilnya," ucap Mukhtaruddin.

Tidak Asal Comot

Menjawab pernyataan dalam orasi untuk penetapan kepala dinas harus berasal dari putra daerah, Bupati menyampaikan bahwa pengangkatan Kepala Dinas tersebut harus sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh asal comot saja.

"Untuk pengangkatan kepala dinas sudah ada aturan yang mengaturnya, sesuai persyaratan yang berlaku. Jadi tidak bisa PNS yang baru golongan 3 diangkat jadi kepala dinas," ucap Bupati

Dalam orasinya, salah satu pendemo, Tarmizi yang merupakan mantan anggota DPRD Natuna menyoroti masalah sejumlah proyek-proyek jalan yang tidak berjalan secara makasimal, akibatnya banyak masyarakat sulit untuk melewati beberapa akses jalan yang tengah rusak parah saat ini, seprti jalan menuju desa Bini. Padahal, berapa banyak uang proyek yang ada disimpang di dalam deposito Bank demi meraup keuntungan dari bunga bank tersebut.

"Alasan anggaran belum cair, pada hal dana anggaran proyek tersebut sudah dikucurkan, namun sengaja disiman dan di depositokan di bank oleh pejabat bersangkutan," ungkap Tarmizi

Disamping itu, ia juga menyoroti tentang layanan kesehatan masyarakat yang tidak terakomudir dengan baik di beberapa Puskesmas atau tempat layanan kesehatan masyarakat yang ada selama ini, termasuk tentang kebutuhan air bersih yang sering tidak mengalir ketika dibutuhkan masyarakat,

Sementara, Jufri salah satu tokoh masyarakat, menyoroti tentang beberapa indikasi kejanggalan yang terjadi selama ini, yakni tentang pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) KKA melalui anggaran APBD yang nilainya miliaran rupiah tiap tahun dikucurkan.

"Jika ada pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, kami minta untuk mundur saja," ucapnya.

Kamarul Zaman, salah satu tokoh masyarakat di KKA yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Natuna periode lalu dari fraksi partai Golkar, menyampaikan berbagai keluhan dan keletihan sejumlah lapisan masyarakat selama ini yang melihat kondisi yang ada di daerah di kabupaten saat ini

"Saya tahu bagaimana perjuangan masyarakat dalam pembentukan KKA beberapa tahun silam. Untuk itu ia berharap kepada Bupati dan seluruh pejabat di Anambas saat ini untuk memimpin dan menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah SWT dalam memajukan daerah ini untuk kepentingan masyarakat banyak di daerah ini sebaik-baiknya," kata Kamarul.

Aparat Kawal Ketat

Jalannya aksi unjuk rasa tersebut mendapat kawalan ketat dari aparat Polsek Matak, dibantu sejumlah anggota TNI dan Satpol PP Pemkab Anambas. Aksi tersebut sempat memanas ketika salah satu masa orasi disampaikan sempat mengeluarkan kata-kata kotor terhadap salah satu pejabat di Pemkab Anambas.

Selain itu, masa orasi juga meminta agar Bupati KKA beserta jajarannya untuk dapat hadir dan menerima aspirasi yang disampaikan. Permintaan masa itu akhirnya dipenuhi oleh Bupati dengan keluar dari ruangannya dan menerima sekaligus menjawab semua keluhan yang disampaikan,

Aksi unjuk rasa sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 11.30 WIB tersebut diakhiri dengan penyerahan hasil aspirasi kepada Bupati KKA.