Untuk Delapan Kegiatan Tahun 2014-2015

ANAMBAS (HK)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengajukan usulan tambahan anggaran dari pendapatan belanja daerah Provinsi Kepri senilai Rp292.789.796.959.

Jumlah anggaran tersebut diperuntukkan bagi 8 kegiatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) pada tahun 2014-2015 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda KKA, Raja Ishak usai melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Gubernur Kepri H Muhammad Sani serta unsur muspida Provinsi dan Kabupaten Kepulauan Anambas, di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Tarempa, Anambas, Rabu (6/3).

"Usulan anggaran tersebut diperuntukkan bagi delapan kegiatan di masing-masing SKPD KKA yang akan kita laksanakan pada tahun anggaran 2014-2015 mendatang. Hal itu juga sudah kita sampaikan dalam rapat dengan bapak Gubernur dan SKPD tadi," kata Ishak.

Diterangkan, Usulan untuk bidang bidang pendidikan sebesar Rp40.935.500.000 terdiri atas kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp3.000.000.000, program pendidikan anak usia dini Rp7.000.000.000, program wajib belajar 9 tahun Rp3.150.000.000.

Program pendidikan menengah Rp17.340.000.000, program pendidikan tinggi Rp10.445.500.000, pembangunan sekolah luar biasa (SLB) lengkap di KKA tareget RPJMD Provinis Kepri nilai menyesuaikan dengan DED Pemprov Kepri.

"Sedangkan usulan bidang kesehatan berupa pengadaan mobil ambulan sebanyak 1 unit Rp21.000.000.000," paparnya.

Untuk bidang kelautaan dan perikanan, pihaknua juga mengajukan usulan senilai Rp1.650.000.000, terdiri atas pengadaan rumpon sebesar Rp350.000.000, penyediaan jalan kampung atau jasa desa pesisir Rp500.000.000, pengadaan sarana budidaya air laut Rp800.000.000.

Bidang pariwisata sebasar Rp44.000.000.000 terdiri atas pengadaan sarana dan prasaran pariwisata di kawasan air terjun temburun dan pantai Padang Melang, Pembangunan fasilitas penyelenggaraan Sail Karimata Rp400.000.000, pelaksanaan atraksi wisata unggulan, berupa festival kerapu boad dan festiva layang-layang di pantai Rp800.000.000, pemandu wisata dan pemandu Diving Rp450.000.000.

"Usulan Bidang Usaha Kecil menengah (UKM) senilai Rp4.250.000.000, terdiri atas dana bergulir ritel untuk 5 koperasi, Rp500.000.000, pembangunan kantor waserda untuk lima koperasi Rp1.750.000.000, dana bergulir untuk 50 UKM Rp1.500.000.000 dan pelatihan akuntabilitas dan studi banding untuk 20 koperasi Rp500.000.000," ucapnya.

Untuk pengembangan bidang perhubungan, pihaknya juga telah mengajukan usulan senilai Rp135.000.000.000 terdiri atas bidang konektivitas pembangunan sisi darat bandara letung (sudah memiliki DED) dengan total pagu dana Rp30 miliar, diusulkan melalui anggaran APBD provinsi Kepri tahun anggaran 2015 Rp15 miliar.

Perpanjangan runway, taxlway dan apron bandar udara Matak pada tahun 2014 APBD Kepri disulkan penyusunan masterplan dan DED, sedangkan pelaksanaan fifik runway Rp35 miliar, taxiway Rp9 miliar, dan apron Rp27 miliar diusulkan pada anggaran APBD Provinsi Kepri tahun 2015, pembangunan guard-rail Siantan Rp5.000.000.000 dan pengembangan lampu peneranngan jalan umum tenaga surya Kabupaten Kepulauan Anambas Rp6 miliar.

Pembangunan dermaga feri/ponton pulau berhala (sudah memiliki DED) Rp400.000.000, pengadaan dan pemasangan rambu suar diperairan pulau berhala (sudah memiliki DED) Rp2.000.000.000, pembangunan terminal feri internasional di pesisir peti tahapn I (SID anggaran 2013) dengan total anggaran Rp20 miliar diusulkan melalui APBD Provinsi Kepri tahun 20155 Rp10 miliar.

Revitalisasi pelabuhan Tarempa (DED anggaran APBD-P) Kabupaten Kepualauan Anambas tahun 2013, Rp22.000.000.000 serta diusulkan melalui APBN Rp10 miiar.

"Usulan bidang infrastruktur berupa pembangunan gedung perkantoran pemerintah KKA Rp55.000.000.000," katanya

Dikatakan, selain usulan tersebut, pihaknya juga telah memaparkan tentang progres kegiatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial tahun 2009 (PPLS 09) oleh BPS KKA terdapat 2.073 rumah tangga miskin (22,1 persen) dan kondisi perumahan penduduk dikategorikan non permanen dan tidak layak huni yang tersebar di 7 kecamatan di lingkungan KKA umumnya mereka adalah para petani dan nelayan atau masyarakat pesisir," ungkap Ishak.

Sedangkan pembangunan rumah tidak layak huni tahun 2011-2014, terget sebanyak 2.258 unit rumah. Pada pelaksanaan RTLH tahun 2011 ysng sudah terselesaikan sebanyak 375 rumah berasal dari APBD Provinis Kepri 300 rumah dan APBD KKA sebanyak 75 rumah, tahun 2012 terdapat sebanyak 608 rumah yang sudah terselesaikan berasal dari APBD Kepri sebanyak 298 rumah dan APBD KKA sebanyak 310 rumah,

"Tahun 2013, julah RTLH yang dilakukan sebanyak 600 rumah, berasal dari APBD Kepri sebanyak 400 rumah dan APBD KKA sebanyak 200 rumah," katanya.

Sedangkan tahun 2014, jumlah RTLH yang dilakukan sebanyak 675 rumah, berasal dari APBD Kepri 450 rumah dan APBD KKA sebanyak 225 rumah. (nel)