ANAMBAS (HK)- Merujuk pada UU No 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam setiap tahunnya, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang di koordinasikan oleh Bappeda.

"Untuk tahun 2014 nanti, Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menetapkan sasaran pembangunan yang lebih fokus serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015," ujar Governmnet Specialist DFW-Indonesia, Mohammad Abdi di Tarempa, kemarin.

Dikatakan, perencanaan pembangunan daerah harus mengingikutsertakan masyarakat dan partisipasi stakeholders agar perencanaan yang dihasilkan mewakili input semua pihak termasuk kaum minoritas.

Perencanaan yang di dominiasi oleh birokrat, teknokrat dan akademisi akan menjauhkan substansi pembangunan itu sendiri yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu pelaku dan pilar utama.

"Isu-isu pembangunan di KKA dewasa ini dipersepsikan dengan keterbatasan infrastruktur, minimnya SDM, belum adanya penetapan komoditas unggulan, minimnya saranan dan prasarana pemerintahan serta ketertinggalan wilayah," ucapnya.

Tahun 2013 ini, fokus pembangunan telah diarahkan untuk mengintervensi masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Upaya ini perlu kita berikan apresiasi sebab dengan menggenjot infrastruktur maka percepatan pembangunan, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan terbukanya keterisolasian wilayah akan dapat tertangani.

Masalahnya adalah bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut, jika kemudian upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Sektor sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan koperasi dan UKM seharusnya dapat lebih di intervensi secara luas agar pemanfaatan sarana dan prasarana yuang sudah dibangun dapat lebih optimal.

DFW Indonesia menyarankan kepada Pemda KKA agar pada tahun 2014 nanti, lebih fokus menangani masalah ekonomi lokal, pangan lokal dan infrastruktur pendukung.

Pengembangan ekonomi lokal seharusnya menjadi prioritas karena dengan kapasitas fiskal APBD yang cukup besar, maka pergerakan ekonomi diharapkan lebih dinamis.

"Memperbesar alokasi belanja modal pemerintah, efisiensi birokrasi serta mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, merupakan tindakan yang perlu dilakukan. Komitmen dan slogan bekerja untuk rakyat mesti betul-betul terlihat dalam strategi pembangunan, perumusan program dan keberpihakan anggaran yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat," papar Mohammad Abdi.(nel)