ANAMBAS (HK)- Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin optimis pemerintah daerah dapat menyelesaikan dan mengajukan sebanyak 14 rencana peraturan Daerah (Ranperda) untuk disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD Anambas di tahun 2013 ini.

"Rencana total ranperda yang akan diajukan pada tahun 2013 ini sebanyak 14. Sedangkan 3 ranperda diantaranya, berasal dari gagasan atau inisiatif dari DPRD Anambas. Harapan kita, seluruh ranperda yang telah dan akan kita ajukan ini dapat segera dibahas dan disahkan oleh DPRD Anambas," kata Tengku pada Haluan Kepri beberapa waktu lalu.

Secara rinci, Tengku belum bisa menyebutkan ke-14 ranperda tersebut. Namun demikian, ia menilai sejumlah ranperda yang diajukan tersebut merupakan skala perioritas bagi Pemda Anambas saat ini.

"Hal lebih utama diantaranya, adalah tentang susunan organisasi tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebab, hingga saat ini Kabupaten Anambas belum memiliki RSUD," ungkapnya.

Diakui, bahwa di kabupaten ini hanya memiliki sebanyak dua rumah sakit dengan tingkat pelayanan yang masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Dua RS tersebut masing-masing, Rumah Sakit Lapangan yang berada di Kecamatan Palmatak dan Rumah Sakit Bergerak yang berada di Kecamatan Jemaja.

"Rencananya, jika ranperda RSUD ini disahkan oleh DPRD, maka kita akan jadikan Puskesmas Tarempa menjadi RSUD. Sementara, puskesmas sendiri akan kita pindahkan ke Desa Batu Tambun, Tarempa. Pembangunan RSUD itu sendiri kita harapkan dapat terselesaikan dalam waktu secepatnya. Jika perlu kita angsur (pancing) dulu pembangunannya melalui anggaran yang ada, kemudian baru kita minta tambahan anggaran dari provinsi, dan jika perlu melalui dana APBN dari pusat," ucapnya.

Diterangkan, untuk pendirian RSUD di Tarempa sendiri, lanjut Tengku, Pemkab Anambas secara bertahap akan membangun puskesmas yang ada di Tarempa menjadi 3 tingkat, dengan memperluas halaman puskesmas Tarempa saat ini mengarah ke laut sepanjang 50 meter melalui reklamasi pantai, hingga menuju pelabuhan Lanal Tarempa, melalui hamparan terbuka.

"Bila rencana kita itu bisa terealisasikan, maka kawasan hamparan RSUD nantinya, bisa digunakan oleh masyarakat dan pedagang untuk melakukan aktifitas jualan atau bersantai pada malam hari," ungkap Tengku.

Sedangkan bentuk dari bangunan RSUD tersebut, pihaknya tentu akan memilih nuansa melayu. Hal selanjutnya, khusus untuk halaman depan RSUD, pihaknya akan mengusulkan untuk diarahkan kelaut dengan membendung pantai yang ada di belakang Puskesmas Tarempa.

"Dengan menghadap ke laut, diharapkan pasien yang akan dirujuk ke RS Lapangan Matak juga tidak perlu repot ke pelabuhan lagi, sebab di RSUD nantinya kita siapkan pelabuhan tersendiri. Upaya selanjutnya, untuk tenaga medis sendiri, kita akan berusaha melakukan penambahan dengan mendatangkan para dokter yang ada diluar Anambas, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, termasuk persiapan penambahan ruangan dan tempat tidur pasien sebanyak 50 hingga 70 tempat tidur," kata Tengku.

Ranperda lainnya. lanjut Tengku, yakni Kantor Penanaman Modal (KPM) dan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah dan terakhir ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah KKA tahun 2005-2025.

"Berdasarkan surat Gubernur Kepri No.080/115/B.ORG-I/VI/2012, di Provinsi Kepri ada beberapa daerah yang belum membentuk lembaga pelayanan satu pintu, salah satunya di Anambas," ungkapnya.

Untuk ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tengku juga menilai sangat perlu ada perubahan. Sebab, jika tidak dilakukan perubahan maka, seluruh prosentase pajak bumi dan bangunan masuk ke pusat.

Wakil Ketua II DPRD Anambas, Nur Adnan Nala menyatakan dukungan atas ajuan ranperda dari Pemkab Anambas tersebut. Menurutnya, sejak terbentuknya Kabupaten Anambas tahun 2008-2009 silam, pihak DPRD Anambas telah mengesahkan sebanyak 22 Perda.

"Kita senantasa mendukung apa yang menjadi acuan dan ajuan yang disampaikan oleh Pemkab Anambas selama ini, termasuk tentang ajuan ranperda tersebut. Jika kita salah, jumlah Perda yang sudah disahkan oleh DPRD Anambas selama ini ada sebanyak 22 perda untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya," ungkapnya.(nel)