ANAMBAS (HK) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Anambas tahun 2011-2015 sudah memasuki tahun ke-3, dan telah menghabiskan miliaran rupiah dana APBD setiap tahun. Namun, output dan dampak pelaksanaan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan belum menunjukan hasil yang optimal.

"Rendahnya kinerja sektor ini disebabkan lemahnya visi, rendahnya sumberdaya manusia, perencanaan program yang tidak fokus, ketiadaan prioritas. Serta banyaknya inisiatif program dari pemerintah pusat yang teralokasi di Anambas namun tidak saling sinergi antara satu sama lain," kata Deputi Koordinator DFW-Indonesia, Mohamad Abdi, Selasa (26/3). .

Menurutnya, melalu musrenbang yang akan dilakukan oleh Bappeda, pemda harus lebih serius membahas isu-isu dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang akan di implementasikan pada tahun 2014 nanti.

Isu peningkatan produksi perikanan, pengurangan penduduk miskin di kepulauan Anambas, modernisasi dan industrialisai perikanan, pengembangan budidaya laut, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta dukungan pengawasan sumberdaya kelautan merupakan tema sentral yang harus dikaji keberadaannya.

Selain itu, penyediaan data dan informasi tentang status perikanan KKA serta finalisasi zonasi pesisir dan laut yang harus sinkron dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan program yang sebaiknya dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan yang optimal.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan secara kuantitatif dan kualitatif harus dapat dirumuskan secara terukur guna menjustifikasi proses alokasi budgeting selanjutnya. Proses identifikasi program, konsistensi pelaksanaan dan percepatan pencapaian sasaran sesuai dengan RPJM 2011-2014 merupakan proses yang harus secara disiplin dilalui.

"Musrenbang 2013 harus menjadi momentum bagi stakeholders kelautan dan perikanan di Anambas untuk dapat menghasilkan kerangka perencanaan yang visioner, programatik serta realistis untuk dilaksanakan. Kita harap, para pelaku pembangunan juga dapat lebih serius melakukan evaluasi terhadap pencapaian saat ini secara jujur, untuk menjadi bahan koreksi guna perbaikan perencanaan yang akan datang," ungkap Abdi

Disampaikan, masyarakat saat ini juga sangat berharap tentang adanya perubahan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui intervensi pemerintah dalam pembangunan. Masyarakat nelayan tidak bisa di biarkan sendiri, subsisten berjuang mempertaruhkan kehidupan ditengah cuaca yang semakin tidak menentu, miniminya ketersediaan BBM dengan harga yang mahal serta hasil tangkapan yang tidak ekonomis.

"Pemerintah daerah Anambas harus menunjukan keberpihakan yang lebih jelas kepada para nelayan, karena bagi masyarakat Anambas, laut adalah sumber kehidupan dan keberadaan pemerintah saat ini ada karena eksistensi masyarakat yang mendiami pesisir dan pulau-pulau di Anambas sejak jaman dulu. Membangun mereka berarti membangun Anambas secara keseluruhan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPP Forum Pemantau APBD-APBN (Fortran), Fadhil Hasan SH, juga berharap musrenbang nanti, tidak hanya sekedar kegiatan serominial dan di atas kertas belaka.

Dikatakan, musrenbang yang akan dilaksanakan 27 Maret di Gedung BPMS di Tarempa nanti hendaknya harus benar-benar tepat sasaran agar program yang dibuat langsung bersentuhan serta memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan daerah, sekaligus mengakomudir seluruh kepentingan lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten ini hingga kepelosok desa, terutama letaknya yang sedikit terpencil.

"Selama ini justru banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang, namun tidak diakomodir dengan baik," kata Fadhil.

Menurutnya, ada beberapa usulan masalah yang disampaikan para Kepala Desa (Kades) maupun camat dalam musrenbang sebelumnya, namun akhirnya malah dipangkas oleh pihak-pihak pemegang keputusan dan kepentingan tertentu dengan meloloskan beberapa proyek-proyek yang tidak ada secara aturan dan UU," ungkap Fadhil.

"Musrenbang Anambas kali ini hendaknya harus benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kegiatan yang akan menelan dana APBD KKA tahun 2013 senilai miliaran tersebut, tidak memberikan arti apa-apa bagi masyarakat di daerah ini," tukasnya. (nel)