MoU dengan Bank Syariah Mandiri

ANAMBAS (HK) - Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi daerah ketiga di Provinsi Kepri menggunakan sistem kartu pegawai elektronik yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Nasional melalui kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

"Selain Kota Batam dan Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah yang ketiga menggunakan KPE. Untuk keseluruhan di Indonesia, KPE ini sudah di terima sebanyak 3,8 juta KPE dari 4,7 juta PNS yang ada. Jadi kita masih ketinggalan sekitar 1 jutaan KPE lagi," kata pimpinan BKN pusat, Budi Hartono dalam acara sosialiasi sekaligus penandatangan kerja sama (MoU) antara Pemkab Anambas dengan Bank Syariah Mandiri di Hotel Tarempa Beach, Anambas Kamis (28/3).

Penandatanganan MoU langsung dilakukan Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin bersama Kepala Divisi Jaringan Bank Syariah Mandiri (BSM), Firman Djatmiko.

Budi mengatakan, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) ini, menjadi kartu yang sangat multifungsi bagi PNS dalam mendapatkan berbagai pelayanan. Selain berguna untuk urusan kepegawaian, Taspen, Askes, Bapertarum, KPE juga bisa dijadikan sebagai kartu ATM untuk mengambil gaji, pelayanan transaksi bank, mengetahui fasilitas bantuan Taperum serta mendapat kepastian besarnya tunjungan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen serta fungsi-fungsi lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS.

“Salah satu esensi pokok reformasi birokrasi adalah perubahan cara berfikir dan bertindak dari segenap aparatur negara untuk lebih menjadi akomodatif bagi kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kita perlu meningkatkan terus integritas dan kualitas manajemen pemerintahan, termasuk bidang kepegawaian sehingga lebih modern teknologi sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan yang berkembang,” kata Budi.

Ia juga mengatakan KPE merupakan langkah bagus dalam memangkas banyak regulasi pelayanan terhadap pegawai sehingga mengurangi beban aparatur dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Layanan yang diperoleh akan menjadi lebih tranparan dan objektif. Hal ini merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan efisien.

"Saya sangat berharap agar seluruh aparatur bisa memnfaatkan kemudahan ini, dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan yang semakin baik kepada seluruh masyarakat. Dan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan peluang kemitraan guna mempercepat dan memperluas pembangunan pada masa yang akan datang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Jaringan BSM, Firman Djatmiko mengatakan, dengan adanya KPE ini memberikan kemudahan bagi para PNS, Baik di pusat maupun di Daerah. Dan menjadi kebanggan bagi pihaknya atas kepercayaan pemerintah kabupaten dalam memilih BSM menjadi partner. Dan saat ini sudah terdata sebnayak 1803 PNS dan CPNS di Pemkab Anambas yang akan mendapatkan KPE.

“Dengan menggunakan KPE, seluruh PNS di lingkungan Pemkab dapat memanfaatkannya untuk mengambil gaji dan penghasilan lainnya melalui mesin ATM kita yang tersebar di seluruh wilayah atau mengambil di mesin ATM lain yang tergabung dengan jaringan ATM Bersama serta ATM Bank Card yang tersebar di Indonesia," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Tengku Mukhtaruddin mengatakan, tujuan diterbitkannya KPE lebih untuk memudahkan pelayanan kepada PNS sehingga diperoleh data biometric fisiknya secara akurat guna keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS.

Selain itu, lanjut dia, terbangunnya database KPE yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi akurat. Kemudian, data kepegawaian yang mutakhir di instansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem kepegawaian yang diakses oleh PNS bersangkutan melalui Anjungan KPE.

"Sosialisasi tersebut nantinya akan diikuti bendahara pengeluaran, kasubbag/pejabat yang menangani kepegawaian pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab. Lalu diteruskan dengan pengambilan foto dan sidik jari PNS yang diselenggarakan BKN Pusat," terangnya.

Pada kesempatan itu, Tengku juga memaparkan sejumlah manfaat KPE, yakni memudahkan mendapatkan kepastian fasilitas ASKES yang diperoleh, mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen, dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE.

Dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum, mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji, meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dalam transaksi di merchant, apat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS serta KPE tidak membebani PNS, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan.