TAREMPA (HK)- Realisasi belanja APBD perubahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2012, mengalami penurunan dari yang diharapkan.

Hal itu dikarenakan adanya efisiensi, kegiatan tidak terlaksana dan pengaruh proses penyusunan administrasi pada pelaksanaan APBD perubahan 2012 yang belum semuanya berjalan dengan lancar.

"Penyerapan anggaran pada belanja modal yang sebelumnya dianggarkan Rp273 Miliar pada tahun 2012, hanya bisa terserap sebesar 79,66 persen atau sebesar Rp218 Miliar. Dan faktor penyebabnya sebagaimana telah disebutkan tadi," kata Bupati Kepulauan Anambas (KKA), Tengku Mukhtaruddin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di hadapan ketua dan anggota DPRD Anambas serta beberapa unsur muspida, di Gedung DRPD Anambas, Jumat(6/4) lalu.

Disampaikan, untuk berbagai hal yang terkait pembiayaan, pemkab telah mengambil kebijakan untuk tidak menciptakan utang, yang mana semuanya disesuaikan dengan prinsip kesinambungan antara generasi.

"Melalui LKPj ini, Pemkab juga telah melakukan berbagai program kegiatan yang semuanya telah dilakukan dalam berbagai bidang. Yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, urusan perumahan, penataan ruang,perencanaan pembangunan, perhubungan. lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catata sipil hingga perpustakaan," paparnya.

Semuanya itu, kata bupati, sesuai dengan pertanggungjawaban konstitusional sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2011 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggraan pemerintahan daerah kepada masyarakat tentang berbagai capaian prestasi permasalahan dan kendala yng telah kita lalui.

Oleh karena itu, lanjutnya, substansi LKPj ini bertumpu pada beberapa indikator program dan indikator makro pembangunan daerah yang sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah KKA pada tahun 2011-2015. Yang sesuai dengan visi dan misi yang mengarah pada terwujudnya masyarakat KKA yang sejahtera, maju, mandiri, berpayungkan budaya melayu yang dilandasi iman dan taqwa.

"Guna mewujudkan itu semua kita menetapkan 5 misi penting pembangunan yang mendorong terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, meningkatan kualitas hidup masyarakatnya, meningkatan SDM, memberiukan pelayanan terbauk baik masyarakat yang dimulai dengan disiplin aparaturnya hingga mengembangkan perikehiduoan yang agamis dan berbudaya melayu," tambahnya.

Diakhir wawancaranya, Tengku menyampaikan, selama tahun 2012, pemkab juga telah melaksanakan berbagai kegiatan tugas pembantuan yang dilakukan oleh dua satuan perangkat kerja daerah (SKPD), yakni Dinas Perkebunan Peternakan Kehutanan dan Ketahanan pangan serta Dinas Keseharan dengan anggaran mencapai Rp7,2 miliar.