PEKANBARU (HK)- Usulan sejumlah elemen masyarakat Mandau untuk membentuk Kabupaten Mandau dan memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis dinilai belum layak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Hal itu diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif di Kantor Gubernur Riau, Rabu (21/11).
Dikatakan, Mandau belum layak baik dari segi teknis maupun administratif. Apalagi sampai sekarang Pemprov mendapat pengajuan dari Pemkab Bengkalis dan rekomendasi DPRD terkait rencana pembentukan Kabupetan Mandau.

"Sampai saat ini kita belum menerima dari Pemkab Bengkalis, pengajuan pemekaran Mandau menjadi kabupaten. Yang baru kita terima pemekaran Indragiri Selatan dan sudah memenuhi persyaratannya," tegas Abdul Latif.

Ketika ditanyakan, apa yang menjadi kendala atau penyebab lambatnya usulan pemekaran Mandau diajukan ke pemprov. Abdul Latif mengatakan, kemungkinan besar persyaratan untuk menjadi kabupaten baru belum terpenuhi. Seperti, syarat teknis dan administratif, apalagi usulan itu terkesan kepentingan sekelompok orang.

"Usulan itu kan harus aspirasi dari bawah, bukan dari atas. Jadi harus ada rekomendasi dari bupati dan DPRD-nya. Kalau itu ada, kita proses," katanya.

Lebih jauh dijelaskan Abdul Latif, dalam pembentukan kabupaten baru itu tidak mudah. Selain memiliki rekomendasi bupati dari kabupaten induk dan DPRD-nya. Harus memenuhi syarat teknis dan administratif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mungkin Mandau belum lengkap persyaratannya, baik teknis maupun administrasi. Seperti, jumlah kecamatannya, cakupan wilayah, jumlah penduduk dan persyaratan lainnya," tukas Abdul Latif.(sar)