SUMBAR (HK)-- Rencana pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan menjadi dua daerah otonom sendiri akhirnya disetujui DPRD Sumatera Barat (Sumbar) melalui sidang paripurna yang digelar, Selasa (27/11). Hasil persetujuan dan kesepakatan tersebut, langsung ditandatangani dan selanjutnya diteruskan ke DPR RI. Jika DPR menyetujuinya, maka Sumbar bakal memiliki 20 kabupaten/kota.

Dalam keuputusan paripurna, DPRD memutuskan, enam kecamatan masuk ke kabupaten baru yakni, Air Pura, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut. Kabupaten baru ini akan dipusatkan di Basa IV Balai Tapan, karena dinilai memenuhi syarat seperti fisik kewilayahan, jumlah penduduk dan luas wilayah minimal 15 kilometer persegi, jumlah nagari dan lainnya.

Ketua DPRD Pessel Mardinas N Syair mengatakan, sebagai wakil rakyat mereka merespons positif aspirasi masyarakat bagian selatan kabupaten yang menginginkan terbentuknya kabupaten baru. “Ini tentu saja bakal berpengaruh pada kemudahan dalam mengakses pusat pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat lainnya,” jelas Mardinas.

Dengan lahirnya surat keputusan DPRD tersebut, maka Pemkab harus menindaklanjutinya dengan mengajukan ke gubenur, Mendagri untuk diajukan ke DPR sehingga dibahas dalam masa sidang.

Jika nantinya kabupaten baru yakni Renah Indo Jati terwujud, kata Mardinas, maka DPRD akan mendukung seperti melahirkan beberapa aturan dan keputusan seperti membantu biaya operasional kabupaten baru dan proses pemilihan kepala daerahnya. “Itu semua akan menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Pessel, Nasrul Abit menegaskan, pihaknya segera melanjutkan proses pembentukan pemekaran kabupaten ini ke gubernur dan Mendagri supaya dapat disampaikan segera ke DPR. “Pemkab akan bergerak cepat segera mungkin,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menilai pemekaran Pessel itu merupakan sebagai langkah yang sangat tepat dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, Pemprov, mengkaji pemindahan aset Sumbar yang ada di kabupaten baru.

"Kedepannya, kita akan melakukan iventarisasi aset. Apakah nantinya, akan dihibahkan atau dalam bentuk lain. Untuk itu, terlebih dahulu akan kita pelajari," ujarnya.

Di tempat terpisah, Koordinator Komunitas Renah Indojati, Yal Effendi, yang juga merupakan Sekretaris Panitia Percepatan Pembantukan Kabupaten Renah Indojati itu, menegaskan pembentukan kabupaten baru ini murni dorongan dari masyarakat dan bersih dari praktek KKN. Dirinya mengharapkan, pada April 2013 atau paling lambat medio Agustus 2013 nanti, Kabupaten Renah Indojati, sudah ada pejabat caretaker-nya.

"Kita optimistis, karena Ketua DPD RI, Irman Gusman dan Mendagri Gamawan Fauzi, dua pejabat penting di negara ini, akan memahami aspirasi rang Pasisia ini," katanya.

Menurut Yal Effendi, di Indonesia saat ini sudah ada 19 daerah yang juga akan jalani proses pemekaran di tingkat pusat (DPR RI-red), yang terdiri dari tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Melalui Renah Indojati, maka akan ada 20 daerah yang akan dimekarkan di Indonesia.

"Kita berharap, Komisi I DPR RI, akan segera membahasnya, walau kini pemerintah menyatakan masih dalam suasana moratorium. Bagaimanapun, pemerintah pasti memahami aspirasi rakyatnya terlebih, pemekaran di Sumbar selalu berjalan mulus tanpa hambatan berarti," ungkapnya.

Dikatakan Yal, sebagian besar Fraksi yang ada di Komisi I DPR RI, telah memberikan sinyal persetujuannya tentang rencana pemekaran ini. "Untuk pembahasan tingkat DPD, kita meyakini juga akan bisa diloloskan karena anggota DPD RI yang juga rang Pasisia, Alirman Sori telah berjanji akan berjuang maksimal," tutupnya. (net)