Tuntut Pembangunan Jembatan

PADANG (HK) - Ratusan Masyarakat Sasak mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Rabu (28/11). Mereka menuntut untuk relokasi dan pemindahan pembangunan jembatan di nagari mereka. Para pendemo juga menilai ada pihak yang telah salah gunakan dana dan ada motif korupsi.

Hal ini merupakan pembohongan publik, karena mereka menduga sudah tidak sesuai dengan paket kontrak pembangunan Jalan Rantau Panjang Sumbar yang dianggarkan melalui APBD Sumbar sebesar kurang lebih empat milyar pada tahun 2011.

"Kami merasa ini tidak adil dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Pasaman Barat, kami mempertanyakan hal ini kepada DPRD dan Gubernur Sumbar siapa dalangnya dan yang bertanggungjawab atas relokasi dan pemindahan pembangunan jembatan," tutur Koordinator Lapangan (korlap) pendemo, Syamsir Huda.

Pendemo mengancam tidak akan kembali ke nagari jika DPRD Sumbar serta Gubernur tidak menggubris polemik pemindahan pembangunan jembatan ke Padang Halaban. "Kami tetap menunggu sampai ada jawaban dari wakil rakyat mengenai hal ini," pungkas Symsir Huda sekaligus Kordinator Nagari Crisis Center (NCC) di DPRD Sumbar.`

Puas berorasi, massa akhirnya berdialog digedung DPRD mendiskusikan tuntutan dari masyarakat Kanagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat kurang lebih tiga ratus tiga puluh enam kepala keluarga itu.(zal)