BPKP Riau Belum Menerima Permintaan Audit dari Polda Riau

Pekanbaru (HK) - Terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp230 milyar, Kasubag Umum BPKP Perwakilan Riau Dodo Widodo, menurut sepengetahuannya BPKP belum ada menerima permintaan pihak manapun untuk termasuk Polda Riau untuk melakukan audit.
Hal tersebut dikemukannya, Jumat (7/2) di kantor BPKP Perwakilan Riau Jalan Jend Sudirman Pekanbaru. Menurut sepegetahuannya, dirinya pernah mendengar Zulhanafi, Kasubag Program dan Pelaporan BPKP Riau, mengeluh karena pemberitaan dari sejumlah media yang menyebutkan Dana Bansos Bengkalis tengah diaudit BPKP.

"Saya pernah dengar Pak Hanafi mengeluhkan mengenai pemberitaan itu. Menurut Pak Hanafi, dirinya pernah menjelaskan hal tersebut kepada sejumlah wartawan, tapi nyatanya beritanya berbeda," ungkap Dodo. Namun untuk kepastiannya, Dodo Widodo akan mencoba menanyakan hal tersebut ke Zulhanafi yang kebetulan berada di luar kota dalam rangka mengikuti rakor. "Itu kan yang tahu, Pak Hanafi. Nanti akan saya coba tanyakan ke Pak Hanafi," tambah Dodo.

Untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bansos Bengkalis yang disebut-sebut turut menyeret nama Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah ini sedang ditangani Kepolisian Daerah Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Seperti yang pernah disampaikan Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo beberapa waktu yang lalu, kasus ini belum bisa dilanjutkan karena menunggu hasil audit yang dilakukan BPKP Riau. Juga mengenai jadwal pemanggilan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah belum diketahui kapan waktunya. (hmg)