BUKITTINGGI (HK)- Pengunggah video murid Sekolah Dasar di Bukittinggi yang disiksa 7 temannya, ternyata Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumbar, yang bernama Febby Datuak Bangso. Kemarin, Selasa (14/10), yang bersangkutan diperiksa pihak kepolisian.
"Kami berprasangka baik saja dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, karena niat untuk mengunggah video itu juga baik, agar sistem pendidikan di Sumbar bisa diperbaiki dan kekerasan tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah," kata Febby kepada wartawan.

Ia menyebutkan ada 21 pertanyaan yang dikonfirmasi polisi terhadap dirinya. Ke-21 pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian tersebut, kata Febby, berkaitan dengan asal video, bagaimana bisa didapatkan, mengapa diunggah dan pertanyaan lain seputar hal itu.

"Kami sudah menjelaskan kepada Polisi apa yang kita ketahui," katanya.

Terkait komentar Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda di salah satu media, ia mengaku sangat menyesalkan hal itu.

"Saya sangat kecewa dengan KPAI yang tidak fokus untuk menyelesaikan persoalan dengan memberikan konseling pada korban agar tidak trauma juga kepada pelaku yang juga masih anak-anak. Tetapi malah merekomendasikan untuk menangkap pengunggah video," ujarnya.

"Seharusnya orang-orang KPAI pusat itu datang ke Bukittinggi, lihat dan pahami apa yang terjadi kemudian carikan jalan keluar baik untuk anak sebagai korban, juga anak-anak lain sebagai pelaku. Bukan mendorong untuk mempidanakan orang yang mengunggah video. Apakah dengan menangkap dan mempidanakan saya persoalan kekerasan di sekolah itu lantas selesai," katanya.

Febby menjelaskan, motivasi dirinya untuk mengunggah video itu ke Youtube adalah karena keprihatinan sebagai anggota masyarakat dan sebagai orangtua yang juga memiliki anak.

Ia berharap dengan diunggah ke media sosial, pengambil kebijakan di Sumbar mengetahui potret pendidikan di daerah ini kemudian secara bersama-sama mencari jalan keluar untuk merumuskan kebijakan yang ramah anak bagi pendidikan di Sumbar.

"Kalau kepekaan terhadap lingkungan ini dikriminalisasi, siapa nanti yang akan mau peduli dengan lingkungan sekitar," tukasnya.

Senada, Ketua PKB Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan kalau latar belakang pemeriksaan Polisi tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi terkait kekerasan di SD, maka hal itu wajar untuk dilakukan.

Namun, katanya, jika pemeriksaan dilakukan atas desakan dari KPAI Pusat, ini perlu diluruskan lagi. "Kami harus adil menilai persoalan. Jangan orang yang berbuat baik lalu dikriminalisasi," ucapnya.

Sementara anggota DPRD Sumbar, Hidayat yang Senin (13/10) mendesak agar peserta sidang Paripurna DPRD menonton bersama-sama video kekerasan anak SD agar menjadi pelajaran bagi semua pihak, mengatakan mendukung pihak yang mengunggah video jika latar belakangnya adalah agar sistem pendidikan di Sumbar bisa diperbaiki hingga kekerasan tidak lagi terjadi di sekolah di provinsi itu.

"Kami sangat mendukung jika niatnya baik. Namun, kalau niatnya berbeda, kita juga mempertanyakan motivasinya untuk mengunggah video tersebut," katanya.

Ia menolak mengomentari apakah pemeriksaan Febby Dt.Bangso tersebut dibenarkan secara hukum atau tidak. "Saya tidak bisa mengomentari jika berkaitan dengan hukum karena belum memahami substansi UU ITE yang dipergunakan," ujar Hidayat.

Sebelumnya, Sekretaris KPAI Erlinda meminta Bareskrim Polri dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika menangkap pengunggah dan penyebar video kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah siswa SD terhadap teman perempuannya.

Dari Jakarta, Menteri Pendidikan M Nuh angkat bicara tentang video kekerasan yang dilakukan anak SD di Bukittinggi. Menurutnya, menangani kasus bullying tidak serta merta seperti membalikkan telapak tangan. Semua pihak, selain sekolah, harus terlibat.

"Jadi urusan kekerasan, bullying kan kekerasan toh, tidak bisa serta merta diserahkan kepada sekolah. Tidak bisa serta merta. Tetapi harus semuanya ikut terlibat di situ," jelas M Nuh di Istana Negara, kemarin.

Mencegah bullying, harus terus menerus, selama masa pendidikan anak dari dasar hingga tinggi dengan menanamkan nilai-nilai positif.

"Harus terus menerus kita upayakan pendidikan yang berbasis pada penanaman nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai kasih sayang, itu yang mendasarkan supaya orang itu tidak timbul kekerasan," jelas dia.

Untuk penanaman nilai, Kurikulum 2013 sudah memuat nilai-nilai dengan menambah jam pelajaran agama juga budi pekerti. Namun hal ini juga membutuhkan pelibatan masyarakat pula.

"Berulang kali saya sampaikan, kenapa di K13 itu kita tanamkan betul mengenai sikap. Agama pun kita tambah dengan budi pekerti. Harapannya apa? Harapannya supaya nilai-nilai kemuliaan itu tertanam sejak awal. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan itu harus terus-menerus, tapi itu saja tidak cukup. Harus juga diajak masyarakat secara keseluruhan," imbuh mantan rektor ITS ini.

Pengaruh tayangan televisi diakuinya juga bisa menjadi alat bantu atau sebaliknya, senjata yang merusak. Bila tayangan TV membangkitkan nilai kasih sayang, maka nilai ini bisa menular pada anak.

"Tapi kalau di tayangan-tayangan itu pun juga yang ditampilkan model-model benih-benih kekerasan, ya anak-anak akan tertular. Intinya itu," tegasnya.

Pihaknya juga sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk menangani kasus video kekerasan ini. Nuh mengimbau agar pihak Disdik Sumbar mengajak media untuk melihat langsung kondisi sekolah tempat terjadinya bullying itu agar tidak timbul spekulasi.

"Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas di Sumbar, karena Ibu Kepala Dinas sedang haji, untuk segera ditangani dengan baik. Ajak kawan-kawan media ke sekolah langsung untuk supaya tahu duduk perkara secara persis. Ketemu murid, guru, kepala sekolah dan orang tua sekalian. Supaya tidak modelnya spekulasi, dispekulasi lagi. Kalau sudah selesai, jangan nanti ini tetap bergulir menjadi sesuatu yang sudah usang gitu," harap Nuh. (ant/mdk/dtc)