Batam (HK) - Perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2013 diperkirakan bertambah Rp337 miliar atau menjadi Rp2,587 triliun. Angka ini naik 15 persen dari DAU tahun sebelumnya, yakni Rp2,25 triliun.

"DAU 2013 Kepri akan bertambah sekitar 15 persen dari DAU sebelumnya," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis saat dikonfirmasi, Minggu (2/9).

Ia mengatakan DAU APBN 2013 meningkat sekitar 26 persen. Dengan begitu alokasi untuk daerah pun turut meningkat.

Menurut Harry, penambahan DAU itu terkait dengan meningkatnya penerimaan negara sebesar Rp146 triliun.

"Tahun 2013, akan ada penambahan penerimaan negara 146 triliun, dari situ maka DAU bertambah dan itu dibagi ke daerah," terangnya.

Setiap provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia akan merasakan peningkatan penerimaan negara melalui penyaluran DAU. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kepri itu mengatakan, penambahan dana itu bisa digunakan untuk kebutuhan apa saja, tergantung kesepakatan DPRD dan pemerintah daerah.

"Itu tergantung diskresi pemerintah dengan DPRD, apa yang kira-kira dibutuhkan," ucap legislator Partai Golkar itu.

Dengan meningkatnya porsi DAU untuk Kepri, maka otomatis dana DAU tiap kabupaten kota di Indonesia juga bertambah sekitar 15 persen. Demikian juga Batam, APBD-nya juga bertambah 15 persen dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,61 triliun.

Sementara dari sektor Dana Bagi Hasil Migas, Harry menyebut penerimaan APBD justru akan berkurang. Hal ini disebabkan ikut menurunnya angka pengangkatan migas.

Katanya, penerimaan Migas dari DBH diproyeksikan pemerintah turun dari Rp198,3 triliun menjadi Rp169,5 triliun pada 2013 nanti.

"DBH bisa menjadi sekitar Rp40-an miliar. Karena lifting dari usulan pemerintah turun," katanya.

Meski DBH turun, namun secara signifikan tidak berpengaruh pada penerimaan daerah. Soalnya, kata Harry, DAU meningkat.

APBD-P 2012 Kepri

Sementara itu, DPRD Kepri belum dapat memastikan jadwal pengesahan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun 2012.

"Kami belum menjadwalkan kembali pembahasan anggaran," kata Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi, kemarin.

Nur menegaskan pembahasan lanjutan anggaran perubahan tergantung pada komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak, Tanjungpinang. Jika pemerintah tidak menyelesaikannya, maka anggaran tidak akan dibahas.

"Kami minta bangunan perkantoran seperti Kantor DPRD Kepri yang rusak diperbaiki, dan bangunan yang belum selesai segera diselesaikan agar pusat pemerintahan dapat segera pindah ke Dompak. Jika tidak, kami juga kurang semangat membahas anggaran perubahan," kata Nur yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kepri.

Ia mengakui pembahasan dan pengesahan anggaran perubahan pada tahun ini lambat. Namun, hal tersebut akan berbeda jika saja pemerintah melaksanakan komitmennya untuk membenahi gedung perkantoran di Dompak.

"Memang telat, tetapi untuk pengesahan anggaran perubahan tidak ada kata terlambat. Kami menginginkan kantor pemerintahan segera pindah ke Dompak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Surya Makmur Nasution mengatakan, pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2012 masih di tingkat Badan Anggaran DPRD Kepri dengan tim anggaran eksekutif. Biasanya, anggaran perubahan disahkan pada September, namun kali ini belum diketahui kapan anggaran tersebut dapat disahkan.

"Besok seluruh anggota legislatif melaksanakan reses," ujarnya. (and/ant)