Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan hal itu dalam persentasi "Pilot Project Indonesia Suistainable Urban Transport Initiative (Indosutri)" di Kantor Walikota Batam, Jumat (21/12).
"Jalan arteri yang telah dibangun empat puluh tahun lalu oleh Otorita Batam sudah sangat tua sehingga banyak yang ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas," kata Dahlan.
Selain masalah jalan yang sudah tua, Dahlan mengatakan masalah transportasi lain di Batam lainnya yaitu kemacetan di jam-jam tertentu dan kurangnya transportasi massal.
"Tingginya jumlah transportasi di Batam hingga pada jam-jam tertentu menyebabkan kemacetan," kata dia.
Untuk mengatasi masalah itu pemerintah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah membentuk tim pengendalian kendaraan yang masuk Batam. Selain itu, Batam juga kekurangan transportasi massal sehingga banyak warga yang menggunakan kendaraan pribadi.
Akibatnya polusi semakin besar.
" Masalah lingkungan terutama polusi akibat emisi gas buangan. Memang kualitas udara Batam masih baik, namun lama kelamaan dengan penambahan jumlah kendaraan, penebangan pohon dan industri tentu akan mengurangi kualitas udara di Batam," kata dia.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri PU, Wendy Aritonang mengatakan masalah transportasi di Batam belum separah di Jakarta. Namun tetap harus diatasi agar tidak semakin kompleks.
"Sedikit saja terjadi pengabaian dan kelalaian pada sektor ini, ekonomi bisa tumbang, lalu lintas menjadi ruwet, serta kesehatan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi terancam," katanya.
Macet Total
Diperkirakan tiga tahun lagi atau 2015, Kota Batam mengalami persoalan transportasi cukup serius. Jika tidak ada jurus jitu dari pemerintah mengurangi kemacetan, apa yang dialami warga Jakarta akan juga dirasakan warga Batam.
Pantauan di lapangan, kemacetan sudah mulai terasa pada jam-jam tertentu di Batam, mulai masuk kerja pukul 06.00-08.00 WIB, istirahat siang pukul 11.00-13.00 WIB hingga pulang kerja pukul 16.00-18.00 WIB.
Kemacetan terparah terlihat di ruas jalan akses ke kawasan industri. Seperti di kawasan pintu 1 Batamindo, simpang Fanindo-PJB Batuaji, Bengkong Harapan, jalan Terowongan simpang Pelita dan simpang Gelael Seipanas. Selanjutnya, simpang Kalista, Baloi Centre, Bengkong Harapan dan beberapa ruas jalan lainnya.
Berdasarkan data Lembaga Masyarakat Peduli Keselamatan Transportasi (MPKT) Batam, laju pertumbuhan kendaraan dengan jalan di kota ini sangat tidak sebanding. Setiap tahun, jumlah kendaraan baru tumbuh 5-7 persen, sementara panjang jalan cuma bertambah 0,1 persen.
Pada 2007 lalu, kendaraan bermotor yang beredar di Batam mencapai sekitar 204.000 unit. Dari 204 ribu itu, 80 ribu di antaranya sepeda motor. Sisanya mobil pribadi, minibus, carry, truk, bus pariwisata dan trailer. Itu belum termasuk sekitar 5.000-an mobil ilegal alias bodong yang tidak membayar pajak sehingga tidak terdaftar di Samsat.
Sementara data Samsat Polda Kepri, setiap tahun sejak 2007 hingga November 2010, kendaraan roda dua maupun roda empat bertambah sekitar 12 ribu unit. Itu artinya setiap bulan sekitar 600 unit kendaraan baru terdaftar di Samsat atau sekitar 30-an unit per hari. Total kendaraan bermotor yang beredar terhitung 2007 sampai November 2010 dan terdaftar di Samsat mencapai sekitar 236.000 unit.
Ketua MPKT Batam Jeffry De Jong memastikan laju pertumbuhan kendaraan dan jalan yang tidak sebanding ini akan menimbulkan persoalan transportasi yang sangat serius jika tidak segera dicarikan solusinya.
Jeffry mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, hingga 2010 tercatat panjang jalan yang ada di Batam 1.087,78 kilometer (km). Dari 1.087,78 km itu tercatat 805,99 km dalam keadaaan baik, 148,46 km kondisi sedang, 68,92 km kondisi rusak dan dalam kondisi rusak berat 64,42 km.
Apa solusi mengantisipasi kemacetan Kota Batam 2015? Pelebaran jalan dan pembatasan pemasukan kendaraan ke Batam merupakan salah satu alternatifnya, kata mantan Sekretaris Organda Kota Batam ini.
Jeffry sebelumnya memprediksi tahun 2007 lalu, jalan di Batam sudah macet total. Indikator yang diambilnya adalah, ruas jalan tak akan mampu menampung jumlah kendaraan pada 2007 tersebut.
Namun pemerintah terus melakukan pembenahan dengan melakukan pelebaran jalan dan pembangunan halte serta infrastruktur lainnya sehingga kemacetan dapat diatasi.
Tapi saat ini, kata Jeffry, tatkala jumlah kendaraan yang beredar semakin banyak, pemerintah bukannya memperlebar jalan. Sebaliknya malah melakukan penyempitan jalan di titik-titik tertentu untuk lajur busway.
Penyempitan jalan ini, lanjut Jeffry, jelas akan memperpanjang waktu tempuh angkutan umum non busway dan seluruh kendaraan lainnya. Yang dulu bisa ditempuh dalam waktu 30 menit, sekarang begitu ada jalur busway menjadi lebih dari 45 menit. "Saat ini kendaraan di Batam sudah menumpuk. Mobil di Batam tak tidak bisa keluar, tapi yang masuk dari luar terus bertambah," kata Dewan Pertimbangan Organda Kepri ini.
Begitu juga dengan sepeda motor setiap tahunnya terus meningkat,sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pesatnya pertumbuhan penduduk selama tiga tahun belakangan ini.
Mengatasi kemacetan saat ini, selain membangun jalan tol dan monorail, BP Batam dan Pemko Batam sudah seharusnya menciptakan layanan angkutan massal yang dapat diandalkan semua warga kota.
Angkutan tersebut haruslah aman, nyaman, ontime, menghubungkan semua wilayah, benar-benar bebas hambatan. Tidak ngebut, berhenti di sembarang tempat yang bisa membuat lalu lintas semrawut dan membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lain.
Dengan begitu, masyarakat tidak ragu lagi meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum ketika hendak bepergian.
Dukungan anggaran yang lebih baik akan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak armada busway yang waktu tunggu dan keberangkatannya pasti.
Sementara itu, Kepala Tata Usaha (TU) Samsat Kepri, Diky Wijaya mengatakan jumlah kendaraan pada 2011 sebanyak 123.030 unit. Terdiri atas 95.807 unit kendaraan roda dua, 5.124 unit kendaraan jenis bus dan truk serta 22.099 unit kendaraan jenis van.
"Masih ada sekitar 30 persen pemilik kendaraan yang belum taat pajak," ungkapnya.
Menurut Diky, dengan 70 persen pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk taat pajak sangat tinggi. Sementara 30 persen yang belum bayar pajak ini, rata-rata adalah kendaraan yang digunakan masyarakat di pulau-pulau, seperti Belakang Padang, Sambu dan beberapa pulau lain.
Untuk mengendalikan tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Batam, lanjut Diky, seharusnya diterapkan pajak progresif dan pembatasan jumlah kendaraan yang masuk. Pajak progresif ini diterapkan guna membatasi setiap orang untuk memiliki lebih dari satu kendaraan dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pajak progresif, jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, maka nilai pajak kendaraan akan semakin tinggi.
"Sementara untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk, BP (Badan Pengusahaan) Batam seharusnya memiliki kebijakan itu. Kalau tidak, 2015 Batam bisa macet," imbuhnya.(mnb)
- Ekosistem Laut Kepri Makin Kritis
- Rayakan Natal, FGBMFI Kepri Bagi Sembako
- Mahasiswa Harus Berpikir Jadi Wirausaha Muda
- Petenis Jakarta Juara Piala Gubernur Kepri
- Rawan Longsor, Warga Ancam Demo Asher
- Korban RK Mobil Terus Bertambah
- Wako: Banggalah Jadi Orang Batam
- Pengerukan Kolam Lele Minta Dihentikan




