"Kemauan saya dan Fraksi Partai Demokrat ini, agar insentif Rp12 juta sebulan pernah disampaikan dalam pembahasan di hadapan teman-teman beberapa waktu lalu. Ya, kita realistis jugalah melihat kemampuan anggaran yang memang terbatas," ungkap Surya ketika ditemui di sela-sela reses, Selasa (25/12) di Bengkong.
Surya merasakan jika kinerja para pengurus RT/RW melayani masyarakat di lingkungannya diberi apresiasi yang sepatutnya. Apalagi RT/RW ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah.
Lagian juga kata Surya, dari informasi yang diperolehnya, di sejumlah daerah sudah mengganggarkan insentif itu lebih besar lagi dari Batam. Bahkan sudah mencapai Rp4 juta lebih setahun.
"Sekarang insentif sebesar Rp2,4 juta setahun itu atau naik sekitar 75 persen, kita syukuri dululah. Tahun depan, insentif terus kita diupayakan naik, seiring tren kenaikan anggaran daerah setiap tahunnya," kata Surya.
Disinggung soal usulan insentif dipatok cuma Rp1,5 juta saja oleh kalangan dewan? Surya menegaskan, ketika itu masih dalam proses pembahasan. Namun seiring dengan berbagai pertimbangan, kajian dan masukan dari berbagai pihak, maka akhirnya disepakati insentif RT/RW Rp2,4 juta setahun.
Terkait penyaluran insentif RT/RW sebaiknya disalurkan ke rekening? Surya menyatakan, soal penyaluran itu merupakan kewenangan eksekutif. Pihaknya sebagai legisltif cuma bisa mengusulkan dan mengontrolnya. Selagi proses penyaluran itu sesuai aturan berlaku, Surya tidak mempersoalkan.
"Kalau nantinya walikota dalam penyaluran itu mengumpulkan RT/RW, tak masalahlah. Kalau dinilai pencitraan, sebenarnya kapan dan dimanapun seseorang bisa saja melakukan pencitraan. Prinsipnya, jika sesuai aturan kenapa tidak," kata Surya.
Sebelumnya, Wakil Ketua III DPRD Batam Aris Hardi Halim mengusulkan agar insentif RT/RW langsung dibagikan ke rekening masing-masing. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
" Jangan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Langsung dibagikan ke rekening, sementara untuk RT/RW di Hinterland, dibagikan ke Lurahnya masing-masing. Nanti biar dia yang membagikan ke perangkatnya di bawah," jelas Aris Hardi Halim ketika itu.
Menurut Aris, pembagian insentif tahun-tahun sebelumnya, dirasa kurang tepat. Karena, dikumpulkan dulu baru dibagikan. Dengan begitu, jelas terlihat ada unsur pencitraan dan politisasinya. Namun dengan pembagian langsung melalui rekening akan menutup sekecil-kecilnya politisasi di tingkat RT maupun RW.
Ungkapan senada juga disampaikan anggota DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho. Ia menyebutkan, RT/RW bukan semua memiliki waktu yang sama-sama kosong untuk dikumpulkan secara bersama-sama. Bisa saja, dalam pembagian tersebut ada yang tidak hadir dengan berbagai alasan. (fur/lim)
- Ketua KPU Batam Gagal Diperiksa
- Perkembangan Bank Syariah di Kepri Signifikan
- Bangunan King's Kondotel Aman
- Kasus Penipuan Showroom Mobil, Affandi Masuk DPO
- PWI Payakumbuh Kunjungi Haluan Kepri
- Hari Natal, Pembesuk Padati Lapas Barelang
- Korupsi Dana Hibah KPU Batam
- Apindo Tetap Gugat UMK
- Pasca Libur Natal, Kehadiran PNS 90 Persen
- API Satu Section Memajukan Pengusaha Lokal
- Kemacetan Batam Bisa Seperti Jakarta
- Insentif RT/RW Langsung ke Rekening
- Pengelolaan KM Kelud Amburadul
- Korsel Lirik Jembatan Babin
- Pasutri Terlibat Sindikat Pencurian
- Harga Kerang Naik Menjadi Rp30 Ribu/Kg
- Budi Dermawan Pimpin IKBJ
- Sadai Bak Lautan Manusia
- UMK Naik, Anggaran DKP Bertambah
- Petenis Jakarta Juara Piala Gubernur Kepri


