BATAM CENTRE (HK) - Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Batam membahas soal asuransi kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Batam dengan Bumi Asih akan digelar pada pekan kedua Januari 2013. RDP terpaksa dilakukan guna mencari titik permasalahan atas keluhan para abdi negara tersebut.

" Kasus ini sebenarnya sudah lama. Kita akan bawa masalah ini pada RDP, sehabis reses. Semua yang bersangkutan akan kita panggil dimana sih titik permasalahannya ini. Paling lambat pekan kedua Januari," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Nuryanto, belum lama ini.

Pria yang akrap disapa Cak Nur ini menjelaskan, dengan adanya pemanggilan pihak- pihak yang terkait dengan asuransi itu tentu harapannya dapat mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian ada titik temu kedua belah pihak, antara Asuransi Bumi Asih dan Pemko Batam.

Karena itu, ia belum bisa menyimpulkan mengenai permasalahan tersebut meski ia mengakui bahwa persoalan itu ada.

" Kita belum mendengar dari semua pihak. Sehingga kita belum bisa menyimpulkan. Siapapun yang mengajukan RDP, tetap akan kita fasilitasi. Nanti setelah kita undang, baru bisa kita ambil kesimpulan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Hukum Kepri Madani (LHKM), Asron Lubis mengajukan surat ke DPRD Kota Batam untuk melakukan RDP dalam kasus asuransi kesehatan PNS Pemko Batam.

Pasalnya, kasus tersebut telah membuat PNS bingung dan bertanya-tanya, kapan pencairan premi dilakukan. Bumi Asih merupakan lembaga asuransi PNS Pemko Batam yang diputus kontraknya.

Dijelaskan dia, kasus ini sudah pernah ditelusurinya sampai ke pihak Asuransi Bumi Asih. Dari informasi yang diterima, premi tersebut belum cair karena belum terjadi kesepakatan antara pihak asuransi dengan Pemko Batam. (mnb)