BATAM CENTRE (HK)- Banyak yang menduga molornya pencairan dana asuransi PNS Pemko Batam, sengaja dilakukan oleh oknum pejabat demi untuk mendapatkan keuntungan bunga bank. Saat ini dana asuransi yang terkumpul jumlahnya mencapai Rp75 miliar lebih.
" Bunga dari dana asuransi itu diduga dinikmati oleh oknum pejabat di Pemko Batam. Tapi oknum-oknum itu seakan lepas tangan, bahkan ditanya soal asuransi Bumi Asih, seolah-olah mereka (oknum pejabat) tahu menahu. Sementara jelas bahwa, itu hak PNS. Dan kalau didepositokan, angkanya mencapai miliaran," ungkap PNS Pemko Batam yang tidak mau namanya ditulis, kemarin.
Dikatakan dia, peserta asuransi Bumi Asih dari Pemko Batam saat ini tercatat 6000 orang. Sedangkan proses pungutan dipotong dari tunjangan PNS per bulannya bervariasi. Mulai dari Rp500 ribu, Rp700 ribu, hingga Rp1 juta.
Dana tersebut dipotong mulai bulan Oktober 2007 untuk asuransi Bumi Asih. Lalu, Pemko memutus kontrak dengan Bumi Asih tanggal 1 Agustus 2012.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Agussahiman yang dikonfirmasi usai hearing dengan Komisi I DPRD Kota Batam, membahas asuransi ini, Selasa (8/1) mengaku tidak tahu menahu soal bunga dari dana PNS di asuransi Bumi Asih tersebut.
" Kalau soal bunganya, saya tidak paham. Karena itu urusannya pihak asuransi Bumi Asih. Jadi silahkan saja tanyakan ke asuransi Bumi Asih," kata Agussahiman kepada wartawan.
Menurut salah seorang anggota DPRD di komisi I mengatakan, pihaknya telah mengecek langsung kepada pihak asuransi Bumi Asih Cabang Batam. Bahwa, mengenai dana asuransi PNS tersebut, ada penekanan yang dilakukan oleh pihak asuransi Bumi Asih Pusat terhadap pihak asuransi di Cabang Batam.
"Saya mendapatkan pengakuan secara langsung dari pihak asuransi Bumi Asih Batam, mengenai dana asurani PNS ini, bahwa mereka mendapatkan tekanan dari Bumi Asih Pusat," ungkap anggota dewan tadi. (lim)
- Semangat Tritura Harus Terpelihara
- Warga Harus Mendaftar Kembali UWTO Dua Tahun Sebelum Habis
- Ditegur, PT Glory Point Cuek
- Terkait Gugatan UMK Batam 2013, PTUN Surati Gubernur dan Apindo
- Februari, Mobdin Wajib Pakai Pertamax
- Sampah Masih Menumpuk di Dapur 12
- Dana Asuransi PNS Minta Dicairkan
- Tahun Baru, DPRD Awali dengan Kunker




