BATAM (HK) - Kejari Batam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap berbagai kasus korupsi di Kota Batam. Salah satu kasus yang menjadi atensi Kejari adalah kasus Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam.

" Banyak kasus yang menjadi perhatian kita, salah satunya adalah kasus sampah. Kasus ini juga akan kita periksa lebih lanjut," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Nunik Triana saat ditemui di kantornya, Rabu (9/1).

Saat ini, lanjut Nunik, ia sedang mengecek lebih lanjut seperti apa kondisi riel di lapangan, terlebih ketika Walikota dan Wakil Walikota Batam telah angkat bicara terkait kasus tersebut.

"Walikota dan Wakil Walikota juga sudah memberikan pandangannya di media terkait maslah sampah ini," tambahnya.

Dugaan bahwa telah terjadi tindakan korupsi di DKP setelah beberapa bulan terakhir masalah sampah selalu menjadi polemik, karena diduga Kepala DKP tidak tegas memberikan sanksi pada tiga pemenag tender pengangkutan sampah.

Mulai dari masalah pagar kantor DKP yang tidak kelar-kelar, hingga dugaan pengaturan pemenang lelang penyewaan alat berat untuk pengangkutan sampah.

Dimana secara mencolok, Kepala DKP Batam Sulaiman Nababan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KUA), mengesahkan pemenang tender penyewaan alat pengangkutan sampah 2013, padahal dalam pengadaan tersebut hanya dua dari sembilan pengusaha yang mengajukan penawaran.

Sehingga menurut aturan Pepres 54 tahun 2010, pelaksanaan tender ini harus diulang karena tidak memenuhi persyaratan minimal 3 perusahaan yang mengajukan penawaran.

"Indikasi kongklikong sangat kental, karena secara mengejutkan Kepala DKP mengesahkan pemenang tender," ujar Ismail, koordinator LSM Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Kepri, beberapa waktu lalu.

Atas kondisi tersebut, Ismail mendesak Kejari Batam segera memanggil dan memeriksa Sulaiman Nababan dan stafnya yang tergabung dalam panitia tender pengadaan sewa alat berat pengangkutan sampah tahun 2013. (ays).