BATAM CENTRE (HK) - Kebijakan Pemerintah Kota Batam yang mewajibkan mobil dinas (mobdin) pemerintah menggunakan Pertamax awal Februari ini dinilai terlambat. Sebab, langkah pembatasan tersebut, sudah dilakukan di pusat setahun lalu.

Ketua Komisi II DPRD Batam Yudi Kurnain mengatakan, pemakaian Pertamax untuk mobil dinas seharusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Dimana saat itu, terjadi krisis BBM bersubsidi.

"Pemko Batam lambat merespon kebijakan pusat. Dari awal, terkait langkahnya mengatasi kelangkaan BBM, saya sudah ingatkan walikota. Jika sekarang baru dilaksanakan, artinya daerah lambat," kata Yudi Kurnain yang ditemui, Senin (14/1).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, langkah tersebut sudah disampaikan setahun lalu di depan unsur Muspida. Waktu itu, Menteri Perekonomian menyampaikan hal langkah pemakian Pertamax plat merah. Walaupun diungkapkan secara lisan tapi formal. Artinya daerah, harus jeli dan siap untuk mengambil kebijakan tersebut.

Meski lambat, Yudi tetap menerima langkah tersebut. Mengenai teknis pelaksanaannya nanti dan jumlah kendaraan, Yudi tidak mengetahui dan tidak mempermasalahkan bagaimana Yang jelas anggaran sudah ada, legislatif nanti akan mengawasi.

" Kita akan awasi nanti, teknisnya mau pakai kupon atau bagaimana. Nah, kalau untuk mobil dinas anggota dewan, sepanjang pengetahuan saya, dewan bayar sendiri," terang Yudi.

Beberapa waktu lalu, Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata mengatakan, penggunaan pertamax akan dibatasi sesuai dengan kebutuhan setiap SKPD. Nanti digunakan menggunakan kupon.

" Nanti pakai kupon, satu kupon besaranya berbeda-beda," jelas Ardi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, awalnya akan membuat edaran dan rencananya akan dilaksanakan pada Februari tahun ini penggunaan pertamax kendaraan plat merah. Langkah itu, pada prinsipnya penguatan yang dilakukan dilingkup internal agar tidak memakai premuim subsidi.

Dijelaskannya, spiritnya adalah Pemko Batam sebagai penggagas, mudah-mudahan instansi lainya dapat mengikuti. Selain itu, penggunaan BBM subsidi dapat tepat sasaran. Dengan mobil dinas pemko, bisa dilihat, jumlahnya, tingkat eselon II saja ada 33 unit, Mobil anggota dewan 45 unit, kalau diperkirakan ratusan lebih jumlahnya. (mnb)