Bulang (HK) - Badan Pembentukan dan Penyelarasan Pembangunan Kabupaten Batam Kepulauan (BP3KBK) resmi menujuk secara aklamasi Alfan Suheiri sebagai ketua menggantikan Awang Herman.

Penunjukan itu dilakukan di Auditorium Pelabuhan Perikanan Terpadu, Golden Fish Jembatan II Bulang, Kota Batam. Demikian rilis yang diterima redaksi Haluan Kepri, Minggu (20/1).

Selain menunjuk Alfan, juga ditunjuk tujuh anggota formatur dari lima kecamatan, lintas LSM, lintas etnis, dan tokoh pemuda. Sedikinya, 30 tokoh masyarakat dari lima kecamatan di Batam hadir dalam pembentukan organisasi.

Dipilihnya Alfan Suheiri sebagai ketua BP3KBK, karena dinilai memiliki track record baik, berintegritas, berpengalaman di organisasi, dan memiliki visi dan misi yang jauh kedepan.

M Ali, tokoh yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, perjuangan Kabupaten Batam Kepulauan merupakan pembentukan yang ke-3 kali, di mana sebelumnya kendali dipegang oleh Abdul Basith pada tahun 2007 dan kemudian dipegang oleh Awang Herman pada tahun 2010.

Keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia berharap, dengan pembentukan ke tiga kalinya ini dan diamanahkan kepada HM Alfan Suheiri untuk diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat.

" Pembentukan lembaga BP3KBK merupakan lanjutan dari lembaga serupa yang pernah dibentuk pada tahun 2007 dan 2010. Karena hingga kini tidak terlihat adanya progress dan tindaklanjut perjuangan pembentukan Kabupaten Batam Kepulauan, maka beberapa tokoh masyarakat dan pemuda di Bulang, Galang dan Belakang Padang berinisiatif membentuk lembaga percepatan sehingga lahirlah BP3KBK," ujar M Ali.

HM Alfan Suheiri mengatakan, pembentukan kabupaten ini harus segera diperjuangkan di 2013 ini. Semua persyaratan sudah lebih dari cukup yakni dari segi PAD (Pendapatan Asli Daerah), potensi wilayah yang belum tergarap secara maksimal, jumlah penduduk dan nilai strategis Batam Kepulauan yang berada di front terdepan Indonesia di jalur internasional.

Setelah terbentuk susunan pengurus BP3KBK, selanjutnya akan diadakan deklarasi akbar dan memobilisasi dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan menggalang dukungan ke DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi Kepri, Walikota Batam dan Gubernur Kepri. Yang kemudian dibawa ke Jakarta menemui Mendagri dan DPR RI. (r/pti)