BATAM (HK)- Nama Jon Arizal dan Huzrin Hood digadang-gadang bakal menggantikan posisi Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja yang akan berakhir pada Agustus 2013 nanti. Kans dua tokoh ini sama-sama kuat untuk memimpin badan pengelolaan investasi di Kota Batam.

Baik Jon maupun Huzrin, rumornya bahkan telah direstui Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) HM Sani yang juga sebagai Gubernur Kepri. Namun, kans Jon lebih kuat dibanding Huzrin.

Salah satu poin lebih bagi Jon, yakni yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Sekretaris DK FTZ BBK. Jon dinilai lebih cakap serta lebih memahami mengelola kawasan pelabuhan dan perdangan bebas. "Apalagi Jon Arizal merupakan alumni BP Batam yang dulu bernama Otorita Batam, jadi dia memang sangat berkompeten," tutur salah seorang anggota DPRD Kepri yang minta namanya dirahasiakan kepada Haluan Kepri, Senin (21/1).

Katanya, kehandalan Jon Arizal yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kepri disebut semakin menambah keyakinan banyak pihak bahwa ia memang pantas menjabat sebagai Ketua BP Batam.

Ditanya kans Huzrin, legislator senior di Kepri itu tidak terlalu banyak menjelaskan. Namun yang pasti, kata dia, Huzrin termasuk tokoh Kepri yang berpengaruh. Pengalamannya saat menjadi kepala daerah merupakan nilai tambah.

"Huzrin juga berpengaruh, ia juga punya akses ke pengusaha di Pusat. Kalau persentasenya dengan Jon Arizal 40 banding 60, lah," tutur sumber tadi.

"Sebenarnya pengangkatan atau penetapan ada di DK. Siapa-siapa yang direkomendasikan itu, ya tidak jauhlah dari nama-nama itu," katanya, lagi.

Anggota DPRD Kepri lainnya, Hotman Hutapea justru tetap menjagokan Mustofa Widjaja kembali menakhodai BP Batam. Ia menilai, selama ini Mustofa cukup baik menjalankan tugasnya.

"Kalau Pak Mustofa, kan pensiunnya dari pegawai negeri sipil. Kalau masa tugasnya sebagai Ketua BP Batam, tidak masalah. Itu tergantung Ketua Dewan Kawasan. Dan saya nilai, Pak Mus selama ini cukup baik," tuturnya.

Ditanya siapa-siapa saja nama yang direkomendasikan menjadi Ketua BP Batam, Hotman mengaku tidak tahu. Namun mengenai kriteria calon yang akan ditentukan, harapan Hotman jelas berdasarkan ketentuan perundangan.

"Kita kan berharap, tidak akan nekad-nekad lah mau maju jadi Ketua BP. Nanti tim seleksi akan melihat hal itu. Siapa yang pantas dan layak," kata legislator Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Jon Arizal mengaku tidak cukup kaget dengan rumor namanya dicalonkan menjadi Ketua BP Batam. Ia menanggapi santai soal isu tersebut saat dikonfirmasi.

"Soal itu gak ada komentar," kata jon dihubungi via sambungan telepon, tadi malam.

Jon menjelaskan, sesuai UU Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) No 44 tahun 2007, pengangkatan atau penetapan ketua BP Batam, Bintan dan Karimun menjadi haknya Ketua DK FTZ BBK, yakni HM Sani. Ia meluruskan informasi bahwa nama-nama calon Ketua BP Batam adalah hasil rekomendasi Ketua DK FTZ BBK kemudian ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan Nasional.

Beberapa waktu lalu, Ketua DK FTZ BBK HM Sani pernah menyatakan bahwa pergantian Ketua BP Batam sepenuhnya berada di DK. Hanya saja, sampai saat ini belum ada yang diajukan menjadi calon yang akan menduduki jabatan tersebut.

"Kita lihat perkembangan, pergantian Ketua BP Batam kewenangan Dewan Kawasan, nanti kita nilai dan evaluasi sampai akhir masa jabatannya," kata Sani, beberapa waktu lalu.

Ia hanya berharap, lebih baik jika kepemimpinan di provinsi tidak terpisah dengan DK, sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak saling bersinggungan.

Sekretariat DK Dikeluhkan

Sementara itu, soal keberadaan Dewan Kawasan (DK) FTZ BBK selama ini justru dianggap masih belum menjalankan fungsinya dengan baik. Sebab, apa yang menjadi tugasnya, sampai saat ini belum dirasakan oleh para pengusaha.

Demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kepri Johannes Kennedy Aritonang. Dengan kondisi itu, pria yang akrab disapa Jhon ini berharap kepada Gubernur Kepri yang juga sebagai Ketua DK FTZ BBK lebih serius untuk mendorong daya saing daerah.

"Saya pikir gubernur (HM Sani) harus menempatkan orang yang berkompeten. Karena terus terang aja, Kadin sangat menyayangkan, Sekretariat Dewan Kawasan yang selama ini tidak berfungsi, saat ini lebih kepada selebration dan hampir Kadin tidak merasakan fungsi kesekretarian dewan kawasan," tutur Jhon dimintai komentarnya soal akan berakhirnya masa jabatan pengurus Dewan Kawasan.

Katanya, Dewan Kawasan seyogyanya menjadi motor, namun pada kenyataanya hampir tidak pernah menjalin kerja sama dengan pengusaha. Bahkan, Jhon mengaku jarak antara DK dengan pengusaha terlalu jauh.

"Kita berharap (DK) diisi oleh orang-orang yang profesional, memiliki kompetensi dan memiliki kapabilitas. Bukan dari orang birokrat, sebagaimana sekarang yang orientasinya hanya mneghabiskan anggaran dan membuat program-program yang bagus dari segi pelaporan," cetus Jhon.

Selain itu, Jhon juga menyoroti UU Free Trade Zone (FTZ) yang sampai ini belum berjalan penuh. Ia berharap pemberlakukan UU FTZ sepenuhnya dapat dilaksanakan, melalui koordiansi Ketua DK dengan kementerian terkait, untuk membahas hambatan-hambatan apa saja yang terjadi.

"Karena, ternyata tata niaga impor juga diberlakukan dalam daerah kepabeanan. Sebenarnya menurut UU FTZ, tata niaga itu tidak berlaku karena kita masih di luar daerah kepabeanan," kritiknya.(lim/andi)