BATAM CENTRE (HK)- Kota Batam tahun ini membutuhkan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7 persen dari jumlah kuota tahun 2012. Penambahan kuota tersebut mendesak, seiring meningkatnya volume kendaraan di kota ini.

Kepala Disperindag dan ESDM Amsakar Achmad mengatakan, saat ini kuota BBM untuk Kepri mengalami plus-minus empat persen dari tahun 2012. Maksudnya, untuk BBM jenis premium mengalami kenaikan 4 persen, sementara jenis solar turun 4 persen.

Saat ini, kuota BBM Provinsi Kepri 2013 untuk jenis premium sebesar 326.130 kilo liter atau naik 4 persen dari 317.234 kiloliter tahun 2012. Sementara BBM jenis solar sebesar 135.620 kiloliter, turun sekitar 4 persen dari 147.864 kilo liter tahun sebelumnya.

"Itukan kuota provinsi, kita belum tahu mendapat jatah berapa tahun ini. Tapi, dulu sudah pernah kita sampaikan ke Pertamina, kalau untuk Batam, kita minta tambahan BBM minimal 7 persen dari kuota tahun 2012," kata Amsakar, kemarin.

Untuk tahun 2012 lalu, kata dia, kuota BBM Kepri dari total keseluruhan baik premium maupun solar, Batam mendapat alokasi sebesar 52 persen. Tahun ini, tentu harapannya bisa lebih, mengingat pertambahan volume kendaraan.

Salah satu antisipasi menghindari kelangkaan BBM yang selalu terjadi setiap akhir tahun, Amsakar mengatakan pemerintah, BUMN/D dan instansi vertikal lainnya tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi mulai 1 Februari nanti

"Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahwa kendaraan instansi pemerintah per 1 Februari, tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi. Edarannya sudah ada dari tingkat provinsi dan kita sebagai turunan harus mengikutinya," kata Amsakar.

Lanjut Amsakar, untuk tingkat Kota Batam, pihaknya sudah melakukan estimasi hingga akhir Januari dan sudah selesai. Kini tinggal penerapannya. Kata Amsakar, pihaknya akan membuat surat edaran mengenai hal itu. Untuk instansi Pemko Batam dan instansi vertikal lainnya, pelaksanaannya nanti menggunakan kupon.

"Jatah yang digunakan, jatah premium. Jatah saya, hanya Rp1.500.000 per bulan untuk premium. Nanti akan sama dengan jatah Pertamax. Jelas ini tidak cukup, waktu pemakaian premium saja kita pakai sekitar 20 hari, makanya kita harus menggunakan sehemat mungkin. Dan jatah untuk mobil dinas sesuai dengan pemakaiannya, kita tidak bisa mematok besarannya, karena penggunaanya bervariasi," urainya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman, sebelumnya mengatakan bahwa mengenai anggarannya menyesuaikan. Katanya, yang diajukan di APBD sesuai dengan kebutuhan premiumn bukan pertamax. Jadi kalau terdata kebutuhan 10 liter premium dengan harga katakanlah Rp5.000 per liter, kemudiann sekarang dialihkan pada Pertamax dengan harga Rp10 ribu per liter. Maka tinggal separuh jatahnya.

Dijelaskannya, dengan jumlah tersebut maka aparatur negara harus menggunakan BBM dengan mobil dinas sehemat mungkin dan dilaksanakan. Pemerintah akan mengefisiensi bahan bakar, karena kebijakan pusat tidak boleh lagi mobil dinas menggunakan premium. (mnb)