Kasus Kapal Systemindo Perdana

BATAM (HK)- Perwakilan masyarakat nelayan dari lima pulau, yakni Pulau Air, Tanjung Gundap, Pulau Labu, Dapur 12 dan Pulau Jaluh, yang terkena dampak langsung keberadaan Kapal Systemindo Perdana, menolak keterlibatan LSM Gerakan Pemuda dan Nelayan Pulau-pulau Indonesia (GPNPI) terkait persoalan tersebut.

"Kami menolak keberadaan GPNPI di Kapal Systemindo Perdana, karena sudah meresahkan masyarakat nelayan," tegas perwakilan nelayan Dapur 12, Rais, Kamis (31/1) lalu.

Dasar penolakan nelayan, lanjut Rais, setidaknya ada dua. Pertama, keberadaan GPNPI sudah memecah belah nelayan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan konflik baru di antara nelayan lima pulau.

Kedua, masyarakat belum mengenal GPNPI dan tidak tahu apa visi misinya. Pasalnya, keberadaannya tidak pernah disosialisasikan dan ujuk-ujuk hadir. Tak tanggung-tanggung, langsung pula menancap bendera di kapal dengan mengatasnamakan masyarakat. "Memang siapa mereka, kami tidak pernah memberikan mandat ke mereka," tanya Rais.

Ditambahkan oleh Selamat, perwakilan masyarakat Tanjung Undap, bahwa selain menolak keras keberadaan GPNPI, dirinya bersama nelayan lima pulau meminta agar bendera GPNPI yang ditancap di kapal yang kandas tersebut, agar sesegera mungkin dicabut. "Kami minta GPNPI turunkan bendera 3 kali 24 jam, dan ini merupakan ultimatum nelayan," tegasnya.

Menurutnya, dalam penyelesaian Kapal Systemindo Perdana, mereka yang ada di lima pulau yang paling bertanggung jawab. Sementara keberadaan GPNPI juga melibatkan pulau-pulau yang tidak terkena dampak. "Inikan sebuah kekeliruan," ucapnya.

Mewakili masyarakat lima pulau, Rusli dari Pulau Labu, Amri dari Pulau Air, Selamat dari Pulau Tanjung Gundap dan Rais dari Dapur 12.

Meski sudah jatuh tempo deadline, namun hingga kini belum diperoleh informasi tentang keberadaan bendera GPNPI di kapal yang dikhawatirkan menimbulkan limbah. (ays)