Minta Transparansi Keuangan

BATUAMPAR (HK) - Ratusan siswa SMA 14 Kota Batam melakukan aksi mogok belajar dengan tidak masuk kelas setelah upacara bendera selesai, Senin (11/2). Mereka memilih berkumpul di halaman sekolah didampingi orang tua mereka.
Para siswa tersebut menuntut pihak manajemen sekolah transparan dalam pengelolaan keuangan. Sebab, uang pembangunan yang dibayarkan untuk melengkapi fasilitas yang dijanjikan, seperti lahan parkir, mushalla, toilet tak kunjung ada realiasasinya.

Selain permasalahan itu, para siswa tersebut juga menilai uang pemantapan yang mereka bayar selama ini terlalu tinggi. Kemudian adanya kebijakan yang mengurangi kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolah.

Intan Komala Sari, siswa kelas XII IPA 1 mengatakan, aksinya tersebut diikuti 800 siswa dari Kelas IX hingga XII. Mereka menuntut kejelasan uang pemantapan, sebesar Rp185 ribu, yang nilainya lebih besar dari uang SPP Rp125 ribu per bulan. Kemudian uang pembangunan yang tidak jelas kemana dibelanjakan.

" Kita juga mempertanyakan kemana uang pembangunan yang kita bayar Rp600 ribu, waktu pertama masuk. Itu dijanjikan untuk membangun mushalla dan lahan parkir tapi sampai sekarang gak ada. Fasiltas gak ada, padahal kita uda kelas XII. Yang lebih menyesalkan, uang pemantapan tidak dibebankan bagi anak-anak pengurus komite" jelas Intan.

Siswa lainya, Jona siswa kelas XII IPS 4 menyesalkan adanya pemangkasan kegiatan ekstrakurikeler. Dulu kegiatan seperti basket, futsal, voli ada. Namun sekarang diganti dengan pramuka, dan PMR. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa ditiadakan mestinya tinggal ditambah, padahal SMA 14 memiliki prestasi dibidang basket.

Salah seorang orang tua wali murid mengatakan, pada saat anaknya masuk sekolah tiga tahun lalu, pihak sekolah menjajikan pembangunan parkir atau mushalla dari uang pembangunan yang ia bayarkan sebesar Rp600 ribu. Namun hingga anaknya kelas XII, tidak ada realisasinya.

Dijelaskan dia, anak kelas XI sekarang uang pembangunan mencapai Rp1.270.000 bahkan anak kelas X menjapai Rp1,7 juta. ini harus ada transparansi,sebab baginya uang segitu nilainya cukup besar.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan Kota Batam Andi Agung yang turun langsung menegahi permasalahan tersebut, meminta kepada siswa dan para wali murid untuk bersabar. Mengenai pengurusan keuangan di sekolah, Andi berjanji akan menurunkan Tim dari Disdik untuk melakukan evaluasi.

" Kalau tidak ada transparansi kita akan turunkan tim dari Disdik. Saya juga berharap ibu Bungasiah (Kepsek SMA 14) untuk membuat RAKS. Di sana uang pemantapan dimasukkan, tolang dianggarkan di RAKS," jelas Andi.

Andi mengakui memang sudah berapa kali dilakukan dialog dengan pihak sekolah. Katanya, ini sudah pertemuan dua kali, kalau tidak ada win-win solution ia akan melakukan tindakan tegas.

" Ini pertemuan kedua. Kalau tidak ada solusi sampai ketiga kalinya dan tidak ada transparansi, kita (Disdik) tidak akan main-main, Kepala Sekolahnya bisa kita off kan. Kalau guru, kita mutasikan," kata Andi Agung.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho menjelaskan, kepemimpinan Kepsek di SMA 14 perlu dipertanyakan. Sebab, ia sudah mendapat berbagai macam laporan, termasuk transparansi pungutan yang ada. Ia juga menyorot keberadaan Ketua Komite yang saat ini menggawangi empat sekolah. Dan kalau memang tidak ada transparansi, Udin akan membawa ke jalur hukum.

" RAPBS dari Komite, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya akan bawa jalur hukum. Ibu, dari tahun lalu kita minta diganti kepala komite, kenapa gak diganti, ini dipegang empat sekolah. Kalau sekolah swasta, saya salut. Tapi inikan negeri. Karena tidak ada trnasparansi maka seperti ini,"jelasnya Udin yang turun kelokasi bersama angota DPRD lainya Riki Solihin.

Ia juga menyorot tim, pembangunan pembangunan RKB. Jangan dibangun dari dana uang pembangunan sekolah. Sehingga terjadi indikasi terjadi double budgeting. Padahal, pembangunan RKB mennggunakan dana Blog grand APBN P.

"Kita khawatir ini bukan kejadian yang ada disini aja, karena mungkin terjadi di sekolah lain. Kalau dibiarkan, ini akan berbahaya," jelasnya.

Tidak lama perundingan para wali murid, siswa dan Komite sekolah, hadir Wakil Walikota Batam Rudi. Ia pun, berjanji dalam waktu satu minggu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

" Harap ini demo, pertama dan terakhir. Inikan diperdebatkan, transparansi. Kepada semua, yang dipertanyakan, saya sudah minta Kamis data masuk ke saya semua, Senin saya akan sampaikan ke seluruh siswa. Saya akan apel di sana. Kasih saya waktu satu minggu," tutup Rudi. (Lim)