Berada di Bawah Satu Komite

BATAM CENTRE (HK) - Komisi IV DPRD Batam akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan empat sekolah di Tanjung Sekuang, karena berada di bawah satu komite dengan orang yang sama. Keempat sekolah itu adalah SD 03, SMP 29, SMP 45 dan SMA 14.

Selain soal etika, persoalan lain yang akan dibahas di RDP, adalah mengenai Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selalu bermasalah. Terutama soal pembayaran yang dibebankan kepada orang tua murid.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho mengatakan orang yang sama dalam komite tersebut diketahui bernama Marfin Timu. Sebagai wakil rakyat, Udin mengaku sering menerima banyak laporan dan masukan dari orang tua murid soal pengelolaan keuangan yang dinilai tidak transparan.

" Ini melanggar etika, karena semuanya merupakan empat sekolah negeri, kalau swasta saya salut. Makanya kita akan bawa ke RDP, saya sudah minta untuk diagendakan dalam minggu ini. Saya juga meminta pertanggungjawabannya, baik komite maupun kepala sekolah, uang yang selama ini dipungut dari wali murid yang dilihatkan dari RAPBS (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah)," kata Udin yang dihubungi, Selasa (12/2).

Menurut Udin, bukan sekali dua kali ia mendapat laporan saol ketidak transparanan komite dan pihak sekolah dalam mengelola keuangan. Baik dalam PPDB, hingga iuran yang dibayarkan. Puncaknya kejadian di SMA 14, di mana ratusan siswa menuntut transparansi keuangan siswa sebanyak 250 orang sebesar Rp600 ribu yang dinamakan uang pembangunan.

Di SMA 14, memang ada Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak empat lokal, namun kata Udin, itu menggunakan uang APBN. Tidak ada kaitannya dengan dana pembangunan siswa yang dibayarkan selama ini. Dana sebesar Rp600 ribu itu, hanya siswa 250 orang yang saat ini kelas XII, belum kelas XI dan X.

" Menurut laporan wali murid, terus terjadi pungutan liar pada masa PPDB. Kutipan-kutipan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Contoh, di SMA 14, katanya mau dibangun parkir dan mushalla. Tapi uda tiga tahun, mana ada realisasinya. Belum uang Uniform pramuka, yang dibayarkan saat masuk, tapi sekarang juga belum ada dikasihkan ke anak murid," kata Udin lagi.

Makanya, kata Udin, ini semua harus ditelusuri di empat sekolah itu. Kemudian, kepada pihak komite jangan banyak campur tangan di sekolah, tapi apa yang terjadi di empat sekolah tersebut, Udin menilai, ketua komite sudah terlalu kelewatan. Ia (komite) bisa menentukan penetapan guru.

" Nanti, dalam RDP, kepsek, pengurus komite, pengawas kecamatan sekolah kita undang semua. Ini bisa saja diteruskan ke ranah hukum dan diusut pihak kejaksaan, apalagi sampai terjadi pembiaran," kata Udin lagi.

Mengenai ditanganinya ketua komite di empat sekolah berbeda dengan satu orang yang sama, juga tidak mendapat restu dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Said Indra Abdullah. Menurut dia, meski tidak ada aturan yang mengatur, namun ini mengenai kesanggupan dan etika orang tersebut. Selain itu, turunannya sebagai Kepala Sekolah harus bisa mengambil sikap dan menelurkan aturan di AD/ART untuk menentukan ketua komite hanya bisa di satu sekolah.

" Tak boleh, memang tidak ada peraturan. Tapi, itu harus diperjelaskan dalam AD/ART tidak boleh. Ini kita berbicara ketua komite, bukan pengurus. Sesuai dengan kebijkan tidak bisa sama lain. Tidak boleh sama. Kalau lebih dari satu, itu kacau," kata Said, dengan logat melayunya saat dihubingi kemarin.

Oleh sebab itu, dewan pendidikan, dalam waktu dekat akan menyurati semua sekolah guna menyarankan agar tidak mengangkat satu orang yang sama menjadi ketua komite.

"Kita memberikan pertimbangan kesekolah. Agar, ketua komite hanya dipegang satu, biar lebih konsentrasi. Kalau sampai pegang empat sekolah, kan setiap sekolah beda. Tidak sama, programnya. Kalau yang di SMA 14, besok (hari ini-red) akan dilakukan pemilihan komite baru. Dan diharapkan yang jadi ketua komite janga merasa hebat. Jangan mentang-mentang kaya, terus boleh jadi ketua komite beberapa sekolah," kata Said.

Said pun tidak menampik ada beberapa sekolah yang komitenya tidak aktif. Datang ke sekolah hanya setahun sekali. Makanya perlu komite yang benar berjiwa sosial dan siap meluangkan waktunya, tapi tidak mesti juga menjabat beberapa sekolah. (mnb)