BATAM CENTRE (HK) - Pelanggan listrik akan mendapatkan kompensasi dari PLN, jika listrik yang mereka guna tiba-tiba mati mendadak. Aturan tersebut merupakan salah satu item yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kelistrikan.
Anggota DPRD Batam Muhammad Mussofa mengatakan, Perda tentang ketenagalistrikan sebenarnya sudah disahkan di DPRD Batam awal pekan lalu. Namun perlu ada padu serasi aturan gubernur dan kementerian terkait. Biasanya memakan waktu satu bulan, agar Perda tersebut bisa dilaksanakan.

"Apabila sudah dilaksanakan, ada hak masyarakat di sana. Apabila, warga tidak mendapat pelayanan, contohnya mati lampu berjam-jam secara berturut-turut maka pelanggan akan mendapat kompensasi. Meski demikian, kompensasi yang dimaksud besarannya akan diatur lagi dalam Peraturan Walikota (Perwako) termasuk teknis pelaksanaanya," kata Mussofa, yang juga anggota pansus Ranperda ketenagalistrikan, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, hak konsumen juga harus mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik dengan harga yang wajar. Karenanya, tarif listrik akan ditentukan oleh walikota dengan mendapat persetujuan dari DPRD Batam.

Perda tentang ketenagalistrikan ini, merupakan turunan UU momot 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Regulasi bagaimana pelayanan PLN terhadap masyarakat, apabila mati berturut di sana ada ganti ruginya. Bukan hanya masalah seperti itu, dalam Perda tersebut juga diatur mengenai sanksi, pembinaan pengawasan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

" Kerangka dasar, tarif berdasarkan ketetapan walikota. Katakanlah, kompensasi yang diberikan PLN mungkin pembayaran yang dilakukan konsumen dapat dikurangi," ujar legislator Partai Hanura itu.

Kata Mussofa, Perda tersebut dibahas di DPRD Batam sekitar tiga bulan lebih. Dengan menghasilkan, 13 Bab dan 61 Pasal. Ia mengharapkan, dengan berjalannya Perda itu nantinya dapat memberi kan dampak yang baik bagi masyarakat Batam. (mnb)