BATAM (HK)--Pemerintah Kota Batam segera memberlakukan pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdi dengan sistem menggunakan kartu kendali.

Untuk tahap awal, program tersebut akan diprioritaskan pada kendaraan angkutan umum seperti carry, taksi dan lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, langkah tersebut merupakan salah satu upaya jangka pendek pemerintah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat. Sebab, jika tidak dilakukan seperti itu, kuota BBM dikhawatirkan tidak mencukupi hingga akhir tahun.

"Kartu kendali ini diprioritaskan dulu untuk kendaraan angkut atau angkutan umum. Modelnya, kartu tersebut tertera plat, waktu (hari, tanggal) pengisian kemudian ada stamp dari SPBU setiap mengisi. Kemudian, tempat pengisianya pun bukan seluruh SPBU yang ada, jadi kendaraan tersebut hanya bisa mengisi di satu SPBU," kata Amsakar usai mengikuti rapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Planet Holiday Hotel, Jumat (22/2).

Artinya apa, lanjut Amsakar setiap kendaraan tersebut akan mengisi sesuai ketentuan, dijatah per harinya. Mengenai jumlah liternya dalam sehari, itu akan mengacu pada surat ederan Walikota Batam, Ahmad Dahlan beberapa waktu lalu. Untuk tahap awal, prioritas pemerintah tertuju pada kendaraan itu dan secara bertahap, kedepan ini akan dilakukan untuk kendaraan pribadi.

Menurut Amsakar, sesuai instruksi walikota, Senin pekan depan pihaknya akan membahas kembali mengenai pelaksanaan teknisnya. Hal itu dilakukan guna masalah kelangkaan BBM dapat segera teratasi.

"Hari Senin nanti kita Folow -Up. Kalau selama satu minggu sudah selesai, minggu depannya lagi sudah dapat diterapkan. Sehingga pengawasan atau kontrol distrubusinya lebih mudah, karena didistribusikan hanya satu tangan (satu SPBU setiap kendaraan)," ujar Amsakar.

Selain kartu kendali, dalam upaya pengendalian BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana menunjuk SPBU tertentu untuk mendistribusikan BBM bersubsidi ke masyarakat. Namun perlu kajian lagi dan menentukan tempat SPBU yang pas, jangan sampai warga yang tinggal di kawasan Batuaji kemudian harus membeli di SPBU daerah Nongsa.

Langkah lainnya adalah, tentu lanjut Amsakar, pemerintah akan meminta tambahan kuota BBM ke Hiswana Migas. Sebab, saat ini merupakan waktu yang tepat, mengingat kuota BBM untuk setiap kabupaten/kota di Kepri belum ditentukan.

"Kalau untuk jangka panjangnya, penggunaan barkot pada setiap pembelian BBM. Di mana, semua akan dibatasi. Kemudian, kita juga mewacanakan konversi BBM ke BBG," kata Amsakar.

Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, langkah tersebut merupakan solusi yang diambil guna mengatasi kelangkaan BBM di Batam. Sebab ada beberapa faktor yang membuat Batam sering kekurangan BBM, selain pertumbuhan masyarakat seiring pertumbuhan kendaraan, terjadi juga penyimpangan di lapangan.

"Menurunnya kuota BBM, merupakan salah satu penyebab kelangkaan BBM. Kemudian, masalah yang lainya, kita ketahui bersama pertumbuhan kendaraan di Batam ditambah adanya penyimpangan di lapangan," kata Dahlan. (mnb)