BATAM CENTRE (HK)- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai proses sosialisasi kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Batam kepada masyarakat terlambat.

Sebab, tahapan-tahapan sesungguhnya tidak dilakukan oleh pihak Diskes, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya penggunaan kartu Jamkesmas yang merupakan program pemerintah pusat tersebut.

" Kenapa saya katakan sosialisasi Jamkesmas itu terlambat. Karena, Jamkesmas diberikan kepada masyarakat, bila mereka (masyarakat) ada yang sakit dan berobat ke Puskesmas. Jadi, kalau masyarakat tidak ada yang berobat, maka mereka tidak tahu ada Jamkesmas. Harusnya, disosialisasikan ke kantor lurah hingga ke tingkat yang paling bawah yakni RT/RW," ungkap Udin kepada wartawan, Senin (25/2).

Dikatakan dia, tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari proses pendataan yang dilakukan oleh BPS diteruskan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), diteruskan ke Kementrian Kesehatan, lalu ke Diskes kabupaten/kota se Indonesia. Kemudian, dari Diskes diteruskan ke Puskesmas untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kartu Jamkesmas.

Udin mengatakan, saat ini masyarakat Kota Batam yang dijamnin dengan Jamkesmas itu berjumlah 1.678.50 jiwa. Dan, para peserta Jamkesmas ini, dapat dilayani di seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan Diskes Kota Batam. Mulai dengan tahapannya, lanjut Udin, pelayanan mulai dari Puskesmas, dirujuk ke RSUD Embung Fatimah, Rumah Sakit Camantha Sahidiya Mukakuning, Rumah Sakit Nuruddiniyah, Rumah Sakit Otorita Batam. Lalu khusus pasien pengidap HIV/AIDS dilayani di Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK). Khusus untuk penyakit ginjal, maka dilayani di klinik Ny. RA Habibie.

Masih kata Udin, kartu Jamkesmas itu sendiri diperoleh melalui pendataan lewat BPS pada Juli 2011 lalu. Untuk pendistribusiannya, dilakukan pada 14 Januari 2013. Tetapi, saat ini masyarakat mau berobat belum memiliki kartu Jamkesmas.

" Maka saya mengimbau kepada pihak Dinsos Kota Batam untuk melakukan sosialisasi hingga ke RT/RW untuk nama-nama yang mendapatkan kartu Jamkesmas. Itu bisa dilakukan dengan menempelkannya di kantor lurah atau di rumah RT/RW. Tapi kalau bentuk sosialisasi yang dilakukan sekarang ini, bila ada masyarakat yang datang berobat baru dicarikan kartunya. Sistem seperti ini jujur saja saya katakan, sampai kapan pun tidak akan selesai," tegas Udin.

Udin menegaskan bahwa, jaminan Jamkesmas itu sendiri sampai pasien itu sembuh. Lalu bagaimana masyarakat yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, Udin mengatakan, tentu ini diakomodir melalui Jamkesda (Jaminan kesehatan daerah).

" Masyarakat tidak punya kartu, tapi dengan SKTM. Dan SKTM itu sendiri berlaku dari Januari sampai dengan Desember, tahun yang bersangkutan. Untuk itu, kami minta agar Diskes tidak menahan surat SKTM yang asli, ketika si pasien berobat. Karena SKTM itu dipergunakan selama 1 tahun. Selain itu, tidak dibuatkan SKTM berulang-ulang yang justru memakan anggaran yang lebih besar lagi," pungkas Udin.(lim)